BOJONEGORO – Senyum mulai terlihat di tengah warga yang menghadapi kesulitan air bersih akibat kemarau di Kabupaten Bojonegoro.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro terus bergerak menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah yang membutuhkan.
Pada Selasa (15/9/2026), distribusi air bersih menyasar empat desa yang berada di empat kecamatan.
Bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menjaga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah musim kemarau.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bojonegoro, Ristony Eka Putra, menyebut distribusi dilakukan di Desa Mojoranu, Kecamatan Dander; Desa Sukorejo dan Desa Tambakromo, Kecamatan Malo; serta Desa Kasiman, Kecamatan Kasiman.
Menurut Ristony, kondisi kemarau masih berlangsung berdasarkan pemantauan cuaca dan informasi yang diterima BPBD dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Potensi kekeringan bahkan diperkirakan masih berlangsung hingga November.
Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta berarti seluruh wilayah Bojonegoro mengalami kekeringan.
Tingkat kebutuhan air berbeda-beda di setiap wilayah sehingga distribusi dilakukan berdasarkan kondisi dan laporan di lapangan.
“Kalau memang betul-betul tidak ada sumber air, BPBD tetap siap mengirimkan air. Kami juga tidak bekerja sendiri. Ada dukungan dari pihak swasta maupun relawan yang turut memberikan bantuan air bersih,” jelas Ristony.
Selain mengandalkan mobil tangki BPBD, pemerintah daerah juga menempuh sejumlah langkah untuk memperkuat ketersediaan sumber air.
Di antaranya melalui pembangunan sumur bor, penambahan layanan air oleh PDAM, hingga optimalisasi sumber air yang masih tersedia di masing-masing wilayah.
Bantuan dari pihak swasta maupun relawan juga dikoordinasikan dengan BPBD. Tujuannya agar distribusi tidak tumpang tindih dan bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
BPBD sendiri tetap melakukan pengiriman air secara rutin setiap hari. Meski begitu, satu desa tidak otomatis menerima distribusi setiap hari karena penyaluran menyesuaikan tingkat kebutuhan serta kondisi wilayah lainnya.
Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan, Ristony meminta laporan disampaikan melalui pemerintah desa.
Kepala desa kemudian dapat berkoordinasi dengan BPBD untuk memastikan kebutuhan air segera ditindaklanjuti.
“Tanpa menunggu surat pun kami bisa langsung mengirim. Tetapi setelah itu desa tetap menindaklanjuti dengan surat permohonan supaya semuanya terkoordinasi dengan baik,” katanya.
Koordinasi tersebut bukan sekadar urusan administrasi. Kesiapan tempat penampungan menjadi salah satu faktor penting agar bantuan air tidak sia-sia.
Dalam satu kali pengiriman, BPBD dapat mengangkut sekitar 5.000 liter air menggunakan kendaraan tangki.
Karena itu, desa perlu memastikan tersedia tandon atau wadah penampungan yang cukup untuk menampung air yang dikirim.
Jika tidak ada tempat penampungan yang layak, air justru berisiko terbuang dan distribusi tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh warga.
BPBD pun mendorong desa menyiapkan tandon atau tempat penampungan yang dapat digunakan bersama.
Dengan satu titik penampungan, warga bisa mengambil air secara bergantian sesuai kebutuhan.
Selain mobil tangki, BPBD mulai memasang sejumlah tandon berkapasitas besar di beberapa lokasi yang dinilai membutuhkan.
Tandon tersebut dilengkapi instalasi sehingga masyarakat lebih mudah mengambil air bersih.
“Kami lakukan secara bertahap. Harapannya desa-desa yang terdampak kekeringan bisa merasakan manfaat bantuan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui BPBD,” ungkap Ristony.
Di tengah potensi kemarau yang masih panjang, BPBD mengingatkan masyarakat agar tidak hanya menyampaikan keluhan melalui media sosial.
Jalur pemerintah desa dinilai lebih efektif karena laporan dapat langsung diteruskan kepada petugas untuk ditindaklanjuti.
“Kalau membutuhkan air bersih, lebih baik langsung lapor ke kepala desa. Selanjutnya kepala desa berkoordinasi dengan BPBD. Mudah-mudahan kami tetap bisa memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat,” pungkasnya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kesiapsiagaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menghadapi dampak kemarau.
Dengan koordinasi antara desa, BPBD, relawan, swasta, dan penyedia layanan air, kebutuhan dasar warga di wilayah terdampak diharapkan tetap terpenuhi hingga kondisi kemarau berakhir. (er)
