BOJONEGORO – Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek eksplorasi migas Sumur Banyugeni di Desa Sidomukti, Kecamatan Kepohbaru, Rabu (22/7/2026).
Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan progres proyek strategis nasional (PSN) tersebut berjalan sesuai rencana sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Bojonegoro.
Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Bojonegoro serta pertemuan Komisi B bersama PT Pertamina EP Field Sukowati di Jakarta beberapa hari sebelumnya.
Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Sally Atyasasmi, mengatakan kunjungan lapangan dilakukan karena DPRD sebelumnya belum memperoleh informasi yang utuh mengenai tahapan maupun tujuan eksplorasi Sumur Banyugeni.
Menurutnya, dari pertemuan dengan pihak Pertamina diketahui bahwa proyek tersebut masih berada pada tahap eksplorasi gas.
Karena itu, komisi B DPRD Bojonegoro ingin melihat langsung perkembangan pekerjaan di lapangan.
“Kami ingin memastikan sejauh mana progres pekerjaan fisiknya. Dari hasil peninjauan, saat ini progres pembangunan fisik sudah mencapai sekitar 70 persen,” ujar Sally.
Selain memastikan perkembangan proyek, Komisi B juga menyoroti keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan pekerjaan.
DPRD meminta Pertamina dan kontraktor utama memprioritaskan vendor lokal, pelaku UMKM, serta tenaga kerja asal Bojonegoro.
Menurut Sally, peluang ekonomi tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar.
Penyedia jasa konstruksi, katering, penginapan, laundry hingga kebutuhan logistik lainnya diharapkan melibatkan masyarakat sekitar sehingga dampak ekonomi proyek benar-benar dirasakan warga.
“Kami mendukung penuh proyek strategis nasional ini. Namun masyarakat Bojonegoro juga harus memperoleh manfaat, baik melalui lapangan pekerjaan maupun peluang usaha lokal,” tegasnya.
Komisi B juga mendorong agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ikut terlibat dalam proyek tersebut, mulai dari penyediaan air bersih, dukungan infrastruktur hingga peluang kerja sama lain sesuai regulasi yang berlaku.
Selain itu, komisi B DPRD Bojonegoro berharap Pertamina memberikan transfer pengetahuan dan teknologi kepada BUMD daerah agar ke depan sumber daya manusia lokal memiliki kemampuan di sektor migas.
“Kami berharap bukan hanya gasnya yang diambil, tetapi ilmunya juga ditinggalkan di Bojonegoro sehingga SDM lokal semakin berkembang,” kata Sally.
Dalam kunjungan tersebut, komisi B DPRD Bojonegoro juga menilai aspek keselamatan kerja (safety) di area proyek masih perlu ditingkatkan.
Komisi B menemukan sebagian area proyek yang berdekatan dengan permukiman warga dan lahan pertanian belum dilengkapi pagar pengaman secara menyeluruh.
Menurut Sally, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan risiko apabila masyarakat memasuki area proyek tanpa mengetahui adanya aktivitas konstruksi.
“Kami meminta Pertamina segera memasang pagar keliling dan memperketat sistem keselamatan karena lokasi proyek sangat dekat dengan sawah dan permukiman warga. Ini menjadi perhatian penting agar tidak terjadi kecelakaan maupun gangguan keamanan,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh lalu lintas kendaraan proyek dilengkapi standar keselamatan sehingga aktivitas pembangunan tidak mengganggu masyarakat sekitar.
Komisi B turut mengingatkan agar seluruh potensi dampak lingkungan maupun sosial diantisipasi sebelum pengeboran dimulai pada akhir tahun nanti.
Menurut Sally, pengalaman proyek migas di wilayah lain menunjukkan potensi dampak terhadap lingkungan tetap harus diperhitungkan meski perusahaan telah melakukan langkah mitigasi.
Karena itu, pihaknya meminta Pertamina melakukan sosialisasi secara terbuka kepada masyarakat sekitar sebelum proses pengeboran berlangsung.
Apabila di kemudian hari muncul dampak yang tidak dapat dihindari, DPRD meminta mekanisme kompensasi disiapkan melalui komunikasi yang baik dengan masyarakat terdampak.
Selain aspek teknis, Sally juga menyoroti minimnya komunikasi antara pihak Pertamina, kontraktor pelaksana, dan pemerintah daerah.
Sally mengungkapkan banyak informasi mengenai perkembangan proyek yang belum diterima DPRD maupun unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), sehingga muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat.
“Kami meminta komunikasi diperbaiki. Informasi harus disampaikan secara terbuka kepada pemerintah daerah agar ketika masyarakat bertanya, semua memiliki informasi yang sama,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Sally juga berharap Pertamina dapat menyampaikan kebutuhan tenaga kerja sesuai tahapan proyek sehingga pemerintah daerah dapat menyiapkan pelatihan bagi masyarakat.
Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja saat masa konstruksi jauh lebih besar dibanding ketika proyek memasuki tahap produksi.
Dengan adanya informasi tersebut, pemerintah dapat menyesuaikan program pelatihan agar tenaga kerja lokal memenuhi standar yang dibutuhkan industri migas.
Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Didik Trisetyo Purnomo, menegaskan kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan proyek strategis nasional berjalan sesuai rencana sekaligus memenuhi aspek keselamatan kerja.
Dirinya juga menyoroti pentingnya kesiapan layanan medis di lokasi proyek mengingat aktivitas konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja.
“Keselamatan harus menjadi prioritas. Fasilitas kesehatan memang dekat, tetapi tenaga medis dan penanganan darurat di lokasi juga harus dipastikan siap,” ujarnya.
Komisi B DPRD Bojonegoro menegaskan akan terus mengawal proyek eksplorasi Sumur Banyugeni agar berjalan tepat waktu, memenuhi standar keselamatan, melibatkan masyarakat lokal, serta memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi Kabupaten Bojonegoro, baik melalui peningkatan lapangan kerja, penguatan UMKM, keterlibatan BUMD, maupun peningkatan pendapatan daerah di masa mendatang. (er)
