BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 mencapai Rp5,1 triliun, dengan rencana belanja daerah sekitar Rp4,9 triliun.
Di tengah terus berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, Pemkab memilih memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memastikan program-program prioritas tetap berjalan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah yang dibahas bersama DPRD dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) mengenai Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 serta RKPD 2027.
Pertemuan yang digelar pada Kamis (16/7/2026) itu melibatkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menjelaskan bahwa meskipun kapasitas APBD mengalami tren penurunan dalam tiga tahun terakhir, pemerintah daerah tetap menjaga komitmen untuk menghadirkan pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurutnya, arah pembangunan Bojonegoro pada 2027 tetap difokuskan pada lima prioritas utama, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), serta penguatan konektivitas wilayah dan penanganan kebencanaan.
Selain itu, seluruh kebijakan pembangunan juga diselaraskan dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun agenda pembangunan nasional melalui program Asta Cita.
Di tengah perlambatan sektor pertambangan yang mengalami kontraksi hingga minus 8,78 persen, Bojonegoro masih memiliki optimisme melalui sektor pertanian.
Berdasarkan data Triwulan I Tahun 2026, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 11,38 persen secara tahunan (year on year).
Kondisi tersebut menjadi salah satu modal penting dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus memperkuat sektor-sektor produktif di luar migas.
Pemkab Bojonegoro juga memastikan berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas dalam APBD 2027.
Sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan akan terus mendapatkan perhatian dengan pengawalan ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Sejumlah belanja wajib yang telah diproyeksikan pada APBD 2027 juga tetap dipertahankan. Di antaranya pembiayaan BPJS Ketenagakerjaan, program Universal Health Coverage (UHC), serta berbagai program perlindungan sosial seperti Program Gayatri, Domba Kesejahteraan, hingga program beasiswa bagi masyarakat.
Sementara itu, postur APBD
Kabupaten Bojonegoro dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penyesuaian.
Pada Tahun Anggaran 2024, nilai APBD mencapai Rp8,2 triliun, kemudian turun menjadi Rp7,8 triliun pada 2025, dan kembali menurun menjadi sekitar Rp6,4 triliun pada Tahun Anggaran 2026.
Meski ruang fiskal semakin terbatas, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan setiap anggaran yang dialokasikan mampu memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (er)
