JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026, pada Jum’at (1/5), menjadi momentum penting bagi kaum pekerja Indonesia untuk menyuarakan aspirasi secara langsung kepada pemerintah.
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menyampaikan sederet tuntutan strategis yang mewakili suara jutaan buruh di Tanah Air.
Dalam pidatonya, Said Iqbal membuka dengan apresiasi terhadap pemerintah atas disahkannya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).
Ia menegaskan bahwa perjuangan panjang selama 22 tahun akhirnya membuahkan hasil di era kepemimpinan Presiden Prabowo.
Tak hanya itu, ia juga mengapresiasi berbagai program pemerintah yang dinilai pro rakyat, seperti makan bergizi gratis (MBG), sekolah rakyat, hingga program perumahan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan buruh.
Namun, di balik apresiasi tersebut, KSPI membawa 11 tuntutan utama yang dianggap mendesak untuk segera direalisasikan.
Salah satu poin penting adalah desakan agar RUU Ketenagakerjaan segera disahkan dalam waktu dekat.
Said Iqbal menilai, waktu yang tersisa dalam masa pemerintahan saat ini harus dimanfaatkan maksimal agar regulasi tersebut benar-benar melindungi buruh.
Isu lain yang tak kalah penting adalah penghapusan sistem outsourcing dan penolakan terhadap upah murah.
Ia menilai aturan terbaru terkait outsourcing masih belum berpihak sepenuhnya pada pekerja.
Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi sorotan.
Presiden KSPI meminta pemerintah segera membentuk Satgas PHK untuk mengantisipasi gelombang pemutusan kerja yang berpotensi terjadi dalam waktu dekat.
Di sektor fiskal, buruh mendesak reformasi pajak, khususnya agar pesangon, THR, dan dana pensiun tidak lagi dikenakan pajak.
Menurut mereka, komponen tersebut merupakan jaring pengaman terakhir bagi pekerja.
Selain itu, dukungan terhadap pemberantasan korupsi juga disuarakan melalui dorongan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Tak ketinggalan, isu pekerja ekonomi digital ikut diangkat, KSPI meminta potongan tarif ojek online diturunkan menjadi 10 persen, bukan 20 persen seperti yang berlaku saat ini.
Perlindungan industri dalam negeri juga menjadi perhatian, dirinya mendesak pemerintah menjaga sektor tekstil, produk tekstil (TPT), serta nikel dari ancaman PHK.
Bahkan, mereka mengusulkan moratorium industri semen yang dinilai mengalami kelebihan pasokan.
Di sisi lain, nasib tenaga honorer juga menjadi sorotan, Said meminta agar guru dan tenaga honorer paruh waktu segera diangkat menjadi ASN, mengingat kondisi kesejahteraan mereka yang masih sangat rendah.
Tuntutan lainnya mencakup revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Menutup pidatonya, Said Iqbal menegaskan dukungan buruh terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, seraya berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. (dpw)
