JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian publik setelah muncul sejumlah laporan gangguan kesehatan di berbagai daerah.
Kondisi makanan, khususnya lauk dan sayuran, kini menjadi salah satu sorotan Badan Gizi Nasional (BGN).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sejumlah kasus gangguan kesehatan yang dikaitkan dengan konsumsi MBG diduga berkaitan dengan makanan yang mengalami kerusakan.
Menurutnya, lauk menjadi jenis menu yang cukup banyak ditemukan dalam kasus-kasus tersebut.
Bahan pangan dengan sumber protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging disebut perlu mendapat perhatian khusus.
“Kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur,” kata Sudaryono dalam keterangan resmi, Jumat, 18 September 2026.
Ia menjelaskan, makanan berbahan protein hewani menjadi salah satu kelompok yang dominan ditemukan dalam laporan tersebut.
“Lebih banyak lauk. Lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan lain sebagainya dengan olahan-olahannya,” sambungnya.
Sudaryono juga menekankan pentingnya pengawasan sejak tahap pengadaan bahan makanan.
Menurutnya, proses pengolahan yang dilakukan sesuai prosedur tetap dapat bermasalah apabila bahan baku yang digunakan sejak awal sudah tidak layak.
“Mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan,” ujarnya.
Karena itu, kualitas bahan yang diterima dapur MBG menjadi bagian yang dinilai perlu diperketat.
“Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A tapi ternyata yang datang kualitasnya D, gitu misalnya,” imbuh Sudaryono.
Tak hanya menyoroti bahan makanan, BGN juga melakukan pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni unit yang menjalankan pelayanan penyediaan makanan MBG.
Sebelumnya, BGN menyatakan sekitar 1.276 SPPG yang belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) telah dihentikan atau ditutup sementara.
Sudaryono mengatakan, pemeriksaan terhadap dapur MBG dilakukan secara bertahap.
SPPG yang ditemukan tidak memenuhi standar dapat dikenai penghentian operasional.
“Yang tidak sesuai sudah kita tutup, orang-orang kepala dapur, orang yang bekerja di dapur yang tidak kompeten sudah kita keluarkan, dan ini terus akan kita lakukan,” katanya.
Menurut Sudaryono, penghentian tersebut dapat bersifat sementara atau suspend.
SPPG yang tidak melakukan perbaikan dan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dapat menghadapi sanksi lebih lanjut, termasuk penutupan permanen.
Pernyataan BGN tersebut muncul ketika laporan gangguan kesehatan setelah konsumsi MBG mencuat dari sejumlah wilayah Indonesia.
Di Tana Toraja, Sulawesi Selatan, sebanyak 193 siswa SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG.
Laporan serupa juga muncul di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Sebanyak 352 siswa dari sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Batukliang dilaporkan mengalami keluhan, di antaranya muntah dan pusing, setelah mengonsumsi MBG.
Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, sebanyak 748 santri dan pelajar dari 19 sekolah di kawasan Kalitengah, Kecamatan Tanggulangin, dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah pelaksanaan program MBG.
Berbagai laporan tersebut membuat kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga standar kebersihan dapur MBG menjadi perhatian.
BGN pun menyatakan pemeriksaan dan penertiban SPPG akan terus dilakukan terhadap dapur yang belum memenuhi ketentuan. (dpw)
