BOJONEGORO – Upaya memperkuat ekonomi desa berbasis koperasi terus digenjot Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kabupaten Bojonegoro, ratusan pengurus Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dikumpulkan dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) laporan keuangan sekaligus Rapat Anggota Tahunan (RAT), Senin (27/4/2026) di Pendopo Malowopati.
Sebanyak 430 pengurus koperasi di Bojonegoro mengikuti kegiatan ini sebagai langkah strategis membangun tata kelola koperasi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menegaskan bahwa kekuatan utama koperasi terletak pada kualitas sumber daya manusia dan integritas pengelolanya.
Tanpa dua hal tersebut, koperasi dinilai sulit berkembang secara sehat.
“Pengurus harus punya jiwa wirausaha sekaligus kejujuran. Ini fondasi utama agar koperasi bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Dari total 430 KDMP yang tersebar di Bojonegoro, sekitar 100 koperasi telah siap beroperasi.
Sementara itu, 300 lainnya masih dalam tahap pembangunan dan sekitar 30 unit masih mencari lokasi.
Dalam struktur organisasi, setiap KDMP minimal diisi lima pengurus dan tiga pengawas, serta didukung tenaga manajerial sesuai kebutuhan usaha.
Untuk memperkuat operasional, Pemkab juga menyiapkan tenaga pendamping dari skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di masing-masing koperasi.
Menurut Wakil Bupati, keberadaan KDMP memiliki potensi besar dalam mendorong kemandirian ekonomi desa.
Sistem distribusi yang lebih singkat memungkinkan harga barang lebih terjangkau, sekaligus membuka peluang peningkatan kesejahteraan anggota melalui pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
Di sisi lain, ia juga mengingatkan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September.
Pemkab telah memetakan sedikitnya 93 desa rawan kekeringan dan menyiapkan solusi berupa penyediaan sumber air, sumur bor, hingga dukungan listrik untuk sektor pertanian.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UM, Akhmadi, menjelaskan bahwa RAT merupakan forum tertinggi dalam koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada anggota.
Selain itu, bimtek ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas SDM, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai regulasi.
“Seluruh KDMP di Bojonegoro sudah berbadan hukum, memiliki NPWP dan Nomor Induk Koperasi. Bahkan, 84,4 persen sudah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB),” jelasnya.
Data terbaru menunjukkan, 105 koperasi telah terbangun sepenuhnya dan 310 lainnya sudah melaksanakan RAT melalui aplikasi Simkopdes.
Tak hanya itu, Bojonegoro juga ambil bagian dalam program nasional pengembangan koperasi. Pada 18 Mei 2026, Presiden RI dijadwalkan meluncurkan 1.000 KDMP di Kabupaten Nganjuk, dengan Bojonegoro menyiapkan 22 koperasi untuk operasional awal.
Selanjutnya, peluncuran nasional 50.000 KDMP akan dilakukan pada 17 Agustus 2026.
Komandan Kodim 0813 Bojonegoro, Dedy Dwi Wijayanto, menyebut progres pembangunan koperasi terus menunjukkan tren positif.
Dari 430 desa/kelurahan, sebanyak 391 sudah dalam tahap pembangunan dan 133 unit telah rampung sepenuhnya.
Meski demikian, masih ada 39 titik yang belum terbangun akibat sejumlah kendala, seperti lokasi di lahan sawah dilindungi, keterbatasan lahan di kawasan perkotaan, hingga proses perizinan aset pemerintah dan lahan kehutanan.
“Targetnya, 22 KDMP di Bojonegoro sudah mulai operasional pada 18 Mei mendatang sebagai tahap uji coba,” ungkapnya.
Dalam operasionalnya nanti, koperasi akan mengelola berbagai sektor usaha, mulai dari klinik kesehatan, swalayan/sembako hingga perdagangan umum.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro, Lasuri, mendorong peningkatan kapasitas pengurus secara lebih fokus, khususnya dalam pengelolaan keuangan dan legalitas aset.
“Kami mendukung penuh karena ini membuka peluang kerja dan menggerakkan ekonomi desa. Tapi pengelolaan keuangan harus benar-benar kuat,” ujarnya.
Dengan berbagai langkah tersebut, Pemkab Bojonegoro optimistis koperasi desa mampu menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. (Er)
