BOJONEGORO — Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PAN Bintang Nurani Rakyat, Moch. Choirul Anam, S.Pd., M.AP., menggelar Reses Masa Sidang III untuk menyerap aspirasi konstituennya dari Daerah Pemilihan (dapil) 4, di Dusun Demping, Desa Dayukidul, Kecamatan Kedungadem, Jumat (21/11/2025).
Dalam kesempatannya, Moch. Choirul Anam mengaku momen reses kali ini terasa sangat istimewa karena bertepatan dengan genap satu tahun dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro.
“Tidak terasa sudah setahun saya menjabat. Dan reses kali ini saya ingin bukan hanya bertemu pengurus partai, tapi warga sekitar, terutama warga Demping,” ujarnya di hadapan puluhan warga yang hadir.
Choirul menegaskan bahwa duduknya ia di kursi legislatif bukan semata soal jabatan pribadi, tapi amanah besar dari masyarakat.
“Wong Demping harus bangga, Saya duduk di DPRD bukan untuk saya sendiri, tapi untuk panjenengan semua,” tegasnya.
Dalam forum reses tersebut, dia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tugas formal anggota DPRD untuk turun ke masyarakat, mendengar langsung aspirasi, keluhan, kebutuhan dan masukan warga.
“Reses ini bagian penting bagi kami untuk memperjuangkan program yang benar-benar dibutuhkan warga,” jelasnya.
Ia juga mengajak peserta untuk aktif menyampaikan masukan dan tidak segan mengkritik.
Dalam pemaparannya, Choirul Anam menyinggung berbagai program dan perjuangan selama setahun masa jabatannya. Salah satunya terkait harga dan ketersediaan pupuk yang sempat menjadi perhatian warga.
“Dulu pupuk sulit dan mahal. Alhamdulillah kini sudah semakin mudah dan lebih murah karena kita perjuangkan sampai pusat,” katanya.
Dirinya juga menyebut peran Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum PAN, dan pemerintah pusat dalam mempermudah aturan serta memperjuangkan harga gabah petani agar lebih sejahtera.
Choirul Anam juga menyinggung posisi PAN di pemerintahan pusat yang saat ini satu barisan dengan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita harus manfaatkan momen ini agar kebijakan bisa benar-benar pro rakyat,” ujarnya.
Salah satu program yang ia soroti adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) yang menjadi prioritas nasional demi memperbaiki kualitas SDM Indonesia.
Di tingkat daerah, Choirul Anam menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, UMKM, dan program pemberdayaan seperti Program Gayatri (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri), yang saat ini sudah dirasakan beberapa warga.
“Kalau dapat bantuan ayam, jangan dijual. Dikembangkan. Itu jalan menuju mandiri dan sejahtera,” ujarnya mengingatkan.
Sebagai daerah Migas dengan APBD besar, dirinya mengingatkan Pemerintah Kabupaten pentingnya penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
Ia juga mengapresiasi adanya Dana Abadi Bojonegoro yang disiapkan untuk masa ketika produksi minyak menurun.
“Migas tidak selamanya. Maka harus ada persiapan agar generasi mendatang tetap merasakan manfaatnya,” pesannya.
Sebelum menyudahi paparannya, Choirul kembali memberikan motivasi agar masyarakat di Desa wilayah Kecamatan Kedungadem tidak merasa kecil atau tertinggal.
“Anak panjenengan harus punya mimpi. Bukan tidak mungkin 5, 10, atau 20 tahun lagi anak-anak dari Demping jadi DPRD, bahkan Bupati,” serunya.
Reses dilanjutkan dengan sesi dialog terbuka, penyampaian aspirasi. Dalam sesi dialog, warga menyampaikan sejumlah aspirasi penting, di antaranya, warga bernama Jumali mengeluhkan jembatan yang sudah diajukan bertahun-tahun namun belum terealisasi. Bahkan, warga harus mengeluarkan biaya perawatan hingga Rp3 juta setiap tahun.
“Mohon dikawal, Pak. Ini sudah bertahun-tahun diajukan tapi belum terealisasi” ujarnya.
Ada juga keluhan mengenai program beasiswa prestasi yang belum diterima meski pengajuan sudah dilakukan lama.
Warga bernama Mbah Sutamat mempertanyakan informasi terkait gaji pensiunan dan warga lainnya juga menanyakan santunan duka yang kini menjadi BPJS Ketenagakerjaan.
Menanggapi aspirasi dari beberapa warga, Ketua DPD PAN Kabupaten Bojonegoro sekaligus anggota DPRD Bojonegoro, Lasuri, S.H., M.H., yang hadir dalam kesempatan tersebut ikut menjelaskan bahwa, pembangunan harus sesuai prioritas desa dan regulasi pemerintah.
Terkait jembatan, Lasuri mengatakan, kalau desa tahun ini memprioritaskan jalan, maka jembatan menunggu giliran. Itu sudah aturan.
“Memang semua ada regulasinya, tapi kalau nanti masuk prioritas dan diajukan pemerintah desa, kami siap mengawal,” ucapnya.
Untuk program santunan duka yang kini berganti nama BPJS Ketenagakerjaan, ia menegaskan bahwa bantuan hanya berlaku bagi warga yang masuk kategori keluarga rentan (desil 1–4), beraspirasi data resmi pemerintah Damisda.
“Jadi tidak seperti dulu, setiap yang meninggal dapat bantuan,” imbuhnya.
Sebagai catatan, kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi masyarakat untuk memastikan suara mereka masuk ke kebijakan dan perencanaan pembangunan Kabupaten Bojonegoro ke depan. (Er)
