BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat langkah nyata dalam menekan angka pengangguran terbuka, khususnya di kalangan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempererat kolaborasi antara dunia pendidikan, dunia usaha dan pemerintah agar lulusan vokasi lebih siap memasuki pasar kerja.
Komitmen tersebut dibahas dalam Rapat Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) yang berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Senin (8/6/2026).
Kegiatan ini dihadiri 72 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, asosiasi dunia usaha, hingga 45 Ketua BKK dari berbagai sekolah di Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam sambutannya mengapresiasi seluruh pihak yang selama ini berkontribusi dalam menurunkan angka pengangguran di daerah.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja sama yang solid antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dunia pendidikan, dan sektor usaha.
“Bojonegoro berhasil memperoleh penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas keberhasilan menurunkan angka pengangguran. Ini menjadi bukti bahwa sinergi yang dibangun selama ini mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Nurul Azizah menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini menempatkan pengurangan pengangguran sebagai salah satu prioritas utama pembangunan.
Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, hingga pembangunan infrastruktur juga menjadi fokus yang harus dicapai secara bersama-sama.
Menurutnya, tantangan pembangunan ke depan tidak semakin mudah.
Adanya penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat menuntut setiap daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program pembangunan.
“Seluruh target yang telah ditetapkan dalam RPJMD harus dapat diwujudkan melalui program yang terukur dan tepat sasaran. Karena itu, sinergi antara sekolah vokasi, dunia usaha, dan pemerintah harus terus diperkuat,” tegasnya.
Wakil Bupati juga menyoroti besarnya peran SMK dalam mencetak tenaga kerja siap pakai.
Saat ini Kabupaten Bojonegoro memiliki sekitar 122 SMK dengan jumlah siswa mencapai 25 ribu orang.
Setiap tahun, sekitar 7 ribu lulusan baru memasuki dunia kerja dan membutuhkan akses yang lebih luas terhadap peluang kerja.
Karena itu, pelatihan kerja yang diberikan pemerintah harus benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Tidak hanya memberikan keterampilan, tetapi juga pendampingan hingga peserta mampu memperoleh pekerjaan atau membuka usaha secara mandiri.
“Pelatihan harus menghasilkan manfaat nyata. Bukan sekadar banyak peserta, tetapi benar-benar mampu membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan,” kata Nurul Azizah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kabupaten Bojonegoro, Mahmudi, mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Bojonegoro saat ini masih didominasi oleh lulusan SMK atau sederajat.
Kondisi tersebut menjadi alasan penting untuk terus memperkuat pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan industri.
Menurut Mahmudi, optimalisasi peran Bursa Kerja Khusus (BKK) menjadi salah satu strategi penting untuk mempertemukan lulusan sekolah dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan.
Saat ini terdapat 45 BKK aktif di Kabupaten Bojonegoro yang terdiri atas dua perguruan tinggi, 42 SMK, dan satu SMA.
Berdasarkan hasil tracer study, sebanyak 2.872 tenaga kerja telah berhasil ditempatkan melalui jaringan BKK tersebut.
Tiga BKK dengan tingkat penempatan tenaga kerja tertinggi yakni SMKN Purwosari yang berhasil menyalurkan 323 tenaga kerja, disusul SMKN Kasiman sebanyak 293 tenaga kerja, dan SMKN 1 Bojonegoro sebanyak 288 tenaga kerja.
Selain itu, Disperinaker Bojonegoro juga terus menjalankan berbagai program pendukung pengurangan pengangguran, mulai dari Mini Job Fair, Job Fair Utama, pelatihan dan sertifikasi kompetensi, layanan Grup Solusi Kerja dan Ruang Konsultasi Kerja, seminar pengembangan soft skill, hingga penyebaran informasi lowongan kerja di berbagai titik strategis.
Melalui kolaborasi yang semakin kuat antara dunia pendidikan dan industri, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap lulusan SMK dapat lebih mudah terserap ke dunia kerja sehingga angka pengangguran terus menurun dan kesejahteraan masyarakat semakin meningkat. (er)
