BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi utama dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif dan tepat sasaran.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan dalam Interview Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026 bersama Tim Penilai Badan Pusat Statistik (BPS), Selasa (14/7/2026), di Ruang Setyowati, Gedung Pemkab Bojonegoro.
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono didampingi Wakil Bupati Nurul Azizah.
Turut hadir jajaran BPS Kabupaten Bojonegoro, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Interview EPSS merupakan bagian dari evaluasi nasional yang dilakukan BPS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di daerah.
Selain itu, proses ini menjadi langkah penting dalam memperkuat implementasi Satu Data Indonesia, sehingga seluruh proses perencanaan pembangunan dapat disusun berdasarkan data yang valid, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa kualitas data memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Menurutnya, setiap kebijakan publik harus berlandaskan data yang akurat, berkualitas, transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat.
“Data bukan sekedar angka, tetapi menjadi dasar pengambilan keputusan. Karena itu, pelaksanaan EPSS bukan hanya untuk memenuhi indikator penilaian, melainkan momentum mengevaluasi sekaligus memperkuat tata kelola statistik sektoral yang selama ini telah dibangun,” ujar Setyo Wahono.
Ia menjelaskan, Pemkab Bojonegoro terus mendorong implementasi Satu Data Indonesia melalui berbagai langkah strategis.
Mulai dari penguatan tata kelola data, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, hingga mempererat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah sebagai produsen data.
Menurutnya, sinergi tersebut menjadi faktor penting agar data yang dihasilkan memiliki kualitas tinggi dan mampu mendukung penyusunan program pembangunan yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap memperoleh masukan dan rekomendasi dari tim penilai sebagai bahan evaluasi agar tata kelola data di Kabupaten Bojonegoro terus berkembang. Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat semakin tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” tambahnya.
Setyo Wahono juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas metadata, standar data, serta interoperabilitas antarsistem.
Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh informasi yang dimiliki pemerintah daerah dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses perencanaan hingga evaluasi pembangunan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa komitmen pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan statistik sektoral telah diperkuat melalui berbagai regulasi.
Di antaranya Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 17 Tahun 2021 tentang Satu Data Kabupaten Bojonegoro serta Keputusan Bupati Nomor 188/147/412.013/2023 mengenai Tim Penilai Internal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.
Tak hanya dari sisi regulasi, Pemkab Bojonegoro juga menyiapkan dukungan pembiayaan sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di seluruh perangkat daerah.
Di sisi lain, Tim Penilai dari BPS, Ganes Diatama Musyafi, memberikan apresiasi atas keterbukaan dan komitmen Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selama proses evaluasi berlangsung.
Menurutnya, seluruh perangkat daerah menunjukkan kesungguhan dalam memperbaiki tata kelola data sehingga mampu menghasilkan statistik sektoral yang semakin berkualitas.
“Kami mengapresiasi keterbukaan Pemkab Bojonegoro selama proses evaluasi. Semoga diskusi ini semakin memperkuat penyelenggaraan statistik sektoral sehingga data yang dihasilkan menjadi lebih akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menjadi dasar dalam pengambilan berbagai kebijakan pembangunan,” tutup Ganes.
Melalui penguatan tata kelola data dan implementasi Satu Data Indonesia, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh program pembangunan ke depan dapat berjalan lebih terukur, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Er)
