JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali mencuri perhatian di tingkat nasional.
Di bawah kepemimpinan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, daerah ini sukses meraih penghargaan bergengsi atas Prestasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Status Kinerja Tinggi dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) tahun 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXX yang digelar di halaman Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (27/04/2026).
Otonomi Daerah Harus Berdampak Nyata
Mengusung tema “Dengan Otonomi Daerah, Kita Wujudkan Asta Cita”, peringatan tahun ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadirkan pelayanan publik yang optimal serta tata kelola pemerintahan yang berkeadilan.
Dalam arahannya, Bima Arya menegaskan bahwa otonomi daerah bukan hanya kewenangan administratif, melainkan proses berkelanjutan yang membutuhkan kualitas sumber daya manusia di semua lini.
Menurutnya, keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kepala daerah, tetapi juga oleh kekuatan tim mulai dari OPD hingga pemerintahan desa.
“Tanpa integritas, kewenangan bisa berubah menjadi kesewenang-wenangan. Otonomi daerah harus diarahkan pada kemandirian fiskal dan efisiensi, bukan sekadar angka laporan,” tegasnya.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
Ia menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Bojonegoro, mulai dari tingkat kabupaten hingga desa.
Dia menyebut, keberhasilan ini tidak lepas dari komitmen bersama dalam membangun sistem pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.
“Ini bukan hanya prestasi pemerintah daerah, tapi milik seluruh elemen yang terlibat. Kami akan terus menjaga kualitas pelayanan dan mendukung program nasional,” ujarnya.
Meski meraih predikat tinggi, Bupati mengingatkan agar seluruh jajaran tidak terlena.
Dirinya menekankan pentingnya konsistensi, budaya kerja, dan integritas sebagai fondasi utama dalam pelayanan publik.
Menurutnya, capaian kinerja harus menjadi mentalitas kerja, bukan sekadar angka statistik yang mudah berubah.
“Kita harus terus bergerak, memperbaiki, dan memastikan masyarakat benar-benar merasakan dampaknya,” tambahnya.
Prestasi ini menempatkan Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu dari 15 kabupaten terbaik di Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Bojonegoro sejajar dengan daerah lain seperti Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Sidoarjo.
Sementara di tingkat provinsi, penghargaan juga diraih oleh Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan DKI Jakarta.
Prestasi ini menjadi bukti bahwa komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik berkualitas mampu membawa daerah bersaing di level nasional. (Pro/er)
