Gresik – Pemerintah Kabupaten Gresik semakin serius membenahi kualitas layanan kesehatan.
Komitmen ini ditegaskan langsung oleh Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani, saat membuka pelatihan teknis penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Rencana Strategis (Renstra) BLUD di Hotel Aston Gresik, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Bupati Gresik yang akrab disapa Gus Yani ini menyampaikan pesan tegas, yakni kualitas pelayanan di puskesmas dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit adalah cerminan langsung wajah pemerintah di mata masyarakat.
“Baik buruknya citra pemerintah hari ini, sangat ditentukan oleh pelayanan di lini terdepan, terutama puskesmas dan IGD,” tegasnya.
Menurutnya, masyarakat kini semakin kritis, terbuka, dan cepat bereaksi terutama di era digital.
Pelayanan publik yang buruk bisa dengan mudah viral, sementara layanan prima akan meningkatkan kepercayaan publik.
Karena itu, Gus Yani menegaskan bahwa pola lama dalam pelayanan kesehatan harus ditinggalkan.
Standar mutu dan kualitas layanan harus disusun secara serius dan terukur.
“Sekarang ini, pelayanan itu langsung dinilai masyarakat. Tidak bisa lagi asal jalan, semuanya harus berkualitas,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti tingginya ekspektasi masyarakat, khususnya peserta BPJS Kesehatan yang merasa berhak mendapatkan pelayanan maksimal.
Bupati Yani menekankan bahwa keselamatan pasien harus menjadi prioritas utama, bahkan di atas urusan administratif.
“Yang utama selamatkan dulu masyarakat. Soal administrasi dan biaya, pasti ada solusi,” tandasnya.
Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa persoalan layanan kesehatan saat ini bukan hanya soal fasilitas atau tenaga medis, melainkan kualitas pelayanan itu sendiri.
Dia bahkan menyinggung fenomena masyarakat yang memilih berobat ke luar negeri, meskipun secara fasilitas dan pendidikan tenaga medis tidak jauh berbeda.
“Kenapa orang ke luar negeri, karena pelayanannya. Itu yang harus kita benahi,” jelasnya.
Selain peningkatan layanan, Bupati Yani juga mengingatkan pentingnya penyusunan Rencana Strategis yang tidak sekadar formalitas, tetapi benar-benar terukur, transparan, dan akuntabel.
Hal ini penting untuk memastikan seluruh program kesehatan berjalan efektif serta sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, Mukhibatul Khusnah, menjelaskan bahwa pelatihan ini berlangsung selama tiga hari dan diikuti seluruh BLUD di Gresik.
Peserta terdiri dari 3 rumah sakit daerah, 32 Puskesmas,
1 laboratorium kesehatan daerah.
Seluruh peserta menjalani proses penyusunan dokumen secara intensif, bahkan dengan metode karantina hingga malam hari agar hasilnya benar-benar komprehensif dan siap diterapkan.
“Dokumen ini harus selaras dengan Renstra Dinas Kesehatan dan RPJMD Gresik, serta mampu mendorong peningkatan kualitas layanan di semua fasilitas kesehatan,” jelasnya.
Proses ini juga mendapat pendampingan dari tim Universitas Indonesia, serta penguatan materi dari Kementerian Dalam Negeri terkait pengelolaan BLUD.
Targetnya, seluruh dokumen strategis tersebut dapat rampung dalam waktu satu bulan. (Fs)
