BOJONEGORO – Bupati Bojonegoro Setyo Wahono resmi melantik jajaran Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030 di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (25/6/2026).
Momentum tersebut menjadi titik awal penguatan sektor pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Bupati Setyo Wahono menegaskan bahwa investasi terbesar yang harus dilakukan daerah saat ini bukan hanya pembangunan fisik, melainkan pembangunan manusia melalui pendidikan yang berkualitas dan merata.
Menurutnya, terdapat dua tantangan besar yang saat ini membutuhkan perhatian serius seluruh pihak.
Tantangan pertama adalah masih tingginya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) atau Anak Putus Sekolah (APS) yang jumlahnya mencapai sekitar 4.500 anak di Bojonegoro.
Setyo Wahono menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah daerah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk Dewan Pendidikan, untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan.
“Masalah ATS ini sangat kompleks. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan masukan, kajian, serta rekomendasi strategis dari Dewan Pendidikan agar persoalan ini dapat ditangani secara lebih tepat,” ujarnya.
Selain persoalan akses pendidikan, Bupati juga menyoroti dampak perkembangan teknologi digital terhadap kehidupan keluarga.
Fenomena meningkatnya ketergantungan anak terhadap gawai dinilai menjadi tantangan baru yang harus diantisipasi melalui edukasi dan penguatan peran orang tua.
Ia berharap Dewan Pendidikan mampu menghadirkan kajian-kajian yang relevan sekaligus menjadi mitra pemerintah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pola pengasuhan yang adaptif di era digital.
Bupati Wahono juga mengapresiasi komposisi kepengurusan Dewan Pendidikan yang dinilai sangat representatif.
Pengurus yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai akademisi, praktisi pendidikan, media, hingga tokoh agama, diyakini mampu memperkaya perspektif dalam merumuskan kebijakan dan rekomendasi pendidikan.
Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2030, Ahmad Ansaful Marom, menegaskan komitmennya untuk menjadikan Dewan Pendidikan sebagai jembatan komunikasi yang responsif antara masyarakat dan pemerintah.
Menurutnya, keberagaman unsur dalam kepengurusan menjadi modal penting untuk menyerap berbagai aspirasi dari lapisan masyarakat. Karena itu, pihaknya akan lebih banyak turun ke lapangan dan mendengarkan kebutuhan nyata dunia pendidikan di Bojonegoro.
Ansaful Marom menambahkan, fokus utama Dewan Pendidikan ke depan adalah memperkuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui investasi pendidikan yang berorientasi jangka panjang.
Dia menegaskan bahwa hasil pembangunan pendidikan memang tidak dapat dirasakan secara instan seperti pembangunan infrastruktur fisik.
Namun, pendidikan merupakan investasi strategis yang akan menentukan kualitas generasi masa depan.
“Investasi pendidikan memang tidak langsung terlihat hasilnya. Dampaknya baru bisa dirasakan dalam jangka panjang. Namun justru karena itulah investasi ini harus dimulai sejak sekarang demi masa depan Bojonegoro yang lebih maju,” ungkapnya.
Meski mengakui tugas yang dihadapi tidak ringan, Ansaful Marom menyatakan seluruh pengurus siap bekerja dan berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta menyiapkan generasi unggul yang mampu bersaing di masa mendatang.
Dengan pelantikan kepengurusan baru ini, Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro diharapkan mampu menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan, mulai dari penanganan anak putus sekolah hingga penguatan karakter generasi muda di tengah derasnya arus digitalisasi. (er)
