BOJONEGORO — Tiga pelajar asal Bojonegoro mendapat penghargaan setelah menorehkan prestasi sebagai bagian dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2026.
Satu di antaranya tampil di tingkat nasional, sementara dua lainnya bertugas membawa nama Jawa Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat apel rutin di halaman Gedung Putih Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Rabu (2/9/2026).
Tiga pelajar yang menerima penghargaan itu yakni Reihan Nifan Arkana, yang terpilih sebagai Paskibraka Nasional 2026.
Dua lainnya adalah Wiraditya Damar Satria dan Sandya Dewi Janitra, yang menjadi bagian dari Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2026.
Ketiganya merupakan siswa SMAN Taruna 2 Pamong Praja Jawa Timur.
Bupati Setyo Wahono menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut.
Menurutnya, keberhasilan ketiga siswa bukan hanya menjadi kebanggaan bagi keluarga dan sekolah, tetapi juga membawa nama Bojonegoro ke tingkat yang lebih tinggi.
“Selamat untuk para siswa yang berprestasi, kami bangga dengan capaian ini,” kata Bupati Wahono.
Nama Reihan Nifan Arkana mencuri perhatian setelah berhasil lolos sebagai salah satu Paskibraka Nasional 2026.
Ia menjadi bagian dari pasukan yang bertugas mengibarkan Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Negara.
Dari 119.441 pendaftar, hanya 76 Paskibraka yang terpilih untuk menjalankan tugas tersebut.
Reihan menjadi salah satu pelajar yang berhasil menembus seleksi hingga tingkat nasional.
Sementara itu, Wiraditya Damar Satria dan Sandya Dewi Janitra dipercaya memperkuat Paskibraka Provinsi Jawa Timur 2026.
Wiraditya juga memiliki rekam prestasi di bidang olahraga, selain menjadi bagian dari Paskibraka, ia merupakan atlet bola voli dan pernah mengikuti Kejuaraan Nasional (Kejurnas) U-18 di Jakarta pada Mei 2026.
Adapun Sandya Dewi Janitra mendapat kepercayaan sebagai Komandan Pasukan Paskibraka Jawa Timur 2026.
Dalam apel yang diikuti jajaran ASN Pemkab Bojonegoro tersebut, Bupati Setyo Wahono juga memberikan pesan kepada seluruh aparatur agar terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Dia meminta sinergi, koordinasi, serta kebersamaan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diperkuat.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi salah satu kunci agar program pembangunan dapat berjalan sesuai tujuan.
Wahono juga mengingatkan agar setiap masukan dan keluhan masyarakat tidak dihadapi dengan sikap defensif.
Setiap aspirasi, kata dia, harus direspons melalui tindakan nyata dan solusi.
Sebab, masyarakat memiliki hak memperoleh pelayanan yang baik dari pemerintah.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak semestinya hanya dilihat dari pencapaian target maupun besarnya anggaran yang terserap.
Hal yang jauh lebih penting adalah seberapa besar manfaat program tersebut benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan pembangunan infrastruktur jalan. Keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dihitung berdasarkan panjang jalan yang telah dicor.
“Apakah anggaran yang sudah dikeluarkan bisa memberikan manfaat atau menambah manfaat, itu yang lebih penting,” jelasnya.
Hal serupa berlaku dalam program pemberdayaan masyarakat.
Pemerintah tidak seharusnya hanya menghitung berapa banyak pelatihan yang telah digelar, tetapi juga melihat dampak setelah pelatihan tersebut.
Misalnya, seberapa banyak pelaku UMKM yang mampu berkembang, meningkatkan kapasitas usaha, dan naik level setelah mendapatkan program pemberdayaan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pembangunan harus berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya angka capaian administratif. (er)
