BOJONEGORO – Menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggelar Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan dan kerawanan sosial, Kamis 11 Desember 2025.
Rapat strategis tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro, Abdulloh Umar, S.Pd., sebagai wujud dukungan nyata lembaga legislatif dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban, serta keharmonisan masyarakat di penghujung tahun.
Forum koordinasi ini dipimpin langsung oleh Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dan diikuti oleh Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, Kapolres Bojonegoro, serta seluruh kepala OPD dan instansi terkait.
Seluruh peserta menyatukan persepsi guna memperkuat sinergi lintas sektor dalam menciptakan situasi daerah yang aman dan kondusif selama momentum Nataru.
Dalam kesempatannya, Ketua DPRD Bojonegoro Abdulloh Umar, S.Pd. yang mengikuti rapat sejak awal hingga akhir menyampaikan dukungannya terhadap berbagai langkah antisipatif yang disusun pemerintah daerah.
Ia menilai, pengamanan Nataru bukan hanya agenda teknis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral bersama.
“Menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat, khususnya bagi saudara-saudara kita yang merayakan Natal dan Tahun Baru, merupakan tanggung jawab semua pihak,” ujarnya.
Ketua DPRD juga menekankan bahwa penguatan nilai toleransi, keharmonisan sosial, serta kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana harus menjadi perhatian utama, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat di akhir tahun.
Dirinya mengapresiasi kesiapan Pemkab Bojonegoro dalam menyiapkan Posko Terpadu Pengamanan Nataru dan Posko Siaga Bencana, yang diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respon dan efektivitas penanganan di lapangan.
Rapat koordinasi yang dimoderatori oleh Sekretaris Daerah Edi Susanto, S.Sos., M.Si. tersebut dilanjutkan dengan paparan dari Kapolres Bojonegoro.
Pemaparan menyoroti pemetaan titik rawan konflik, pengamanan rumah ibadah dan pusat keramaian, pengaturan lalu lintas, hingga kesiapan personel gabungan selama masa pengamanan Nataru.
Ketua DPRD Bojonegoro menilai pemaparan tersebut menjadi fondasi penting dalam memperkuat sinergi antara legislatif, eksekutif, dan aparat keamanan.
“DPRD juga berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar seluruh kebijakan dan langkah antisipatif benar-benar berjalan optimal dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapannya. (Er)
