LAMONGAN – Pemerintah Desa (Pemdes) Kesambi, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, mulai mempersiapkan pengisian empat jabatan perangkat desa yang saat ini masih kosong.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Keseriusan itu ditandai dengan sosialisasi pembentukan dan pengukuhan panitia pengisian perangkat desa yang digelar di Balai Desa Kesambi, Jumat (6/11/2026). Kegiatan ini menjadi tahapan awal sebelum proses seleksi calon perangkat desa dilaksanakan.
Empat formasi yang akan diisi meliputi Kepala Dusun, Kepala Urusan Umum dan Tata Usaha, Kepala Seksi Pemerintahan, serta Kepala Seksi Kesejahteraan.
Kepala Desa Kesambi, Ainun Najib, menegaskan bahwa pemenuhan jabatan perangkat desa bukan hanya melengkapi struktur organisasi.
Keberadaan perangkat yang kompeten sangat diperlukan untuk memastikan roda pemerintahan berjalan efektif dan pelayanan kepada masyarakat semakin maksimal.
Menurutnya, setiap perangkat desa memiliki peran penting sesuai bidang tugas masing-masing, mulai dari pelayanan administrasi, penyelenggaraan pemerintahan, hingga mendukung pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Karena itu, ia berharap proses pengisian empat jabatan tersebut dapat menghasilkan sumber daya aparatur desa yang memiliki kemampuan, integritas, serta komitmen untuk mengabdi kepada masyarakat.
Ainun Najib juga mengingatkan panitia agar menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
Seluruh tahapan diharapkan berlangsung tertib, transparan, adil, serta berpedoman pada ketentuan peraturan yang berlaku.
Dia menginginkan proses tersebut benar-benar melahirkan perangkat desa yang amanah dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Desa Kesambi.
Sementara itu, Camat Pucuk, Nurul Misbah, S.H., M.A., memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi dalam setiap tahapan pengisian perangkat desa.
Menurutnya, pembentukan panitia merupakan bagian penting yang menentukan kredibilitas proses seleksi.
Oleh sebab itu, seluruh anggota panitia harus memahami mekanisme, persyaratan, serta aturan hukum yang menjadi landasan pelaksanaannya.
Prinsip transparansi, objektivitas, netralitas, dan akuntabilitas harus menjadi pegangan utama.
Dengan demikian, setiap tahapan dapat berjalan secara terbuka dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan.
Camat Pucuk juga meminta pemerintah desa bersama panitia terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pihak kecamatan.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pelaksanaan pengisian perangkat desa sesuai prosedur serta mengantisipasi munculnya persoalan di kemudian hari.
Kegiatan sosialisasi dan pengukuhan panitia tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Pucuk sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan tata kelola pemerintahan desa.
Dari unsur TNI, hadir Batuud Koramil 0812/26 Pucuk, Peltu Dul Kholil, yang mewakili Danramil, bersama Babinsa Sertu Nardiono.
Sementara dari jajaran Polri, hadir Kapolsek Pucuk AKP Kharis Ubaidillah, S.Sos., M.H., beserta anggota.
Camat Pucuk Nurul Misbah juga hadir bersama sejumlah staf kecamatan untuk memberikan pembinaan terkait mekanisme dan ketentuan pengisian perangkat desa.
Kehadiran unsur TNI dan Polri menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendukung stabilitas wilayah serta menciptakan suasana yang aman dan kondusif selama proses pengisian jabatan berlangsung.
Pengisian empat posisi perangkat desa ini diharapkan membawa dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Kesambi.
Pasalnya, perangkat desa merupakan unsur penting yang berhadapan langsung dengan kebutuhan masyarakat, baik dalam urusan administrasi maupun pelayanan sosial dan pemerintahan.
Dengan persiapan yang matang serta proses seleksi yang mengedepankan profesionalitas, Pemdes Kesambi berharap dapat membangun struktur pemerintahan yang semakin kuat, responsif dan mampu menjawab kebutuhan warga.
Pada akhirnya, pengisian jabatan tersebut bukan hanya tentang memenuhi posisi yang kosong, melainkan menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan desa yang berkelanjutan. (fs)
