Politik

DPRD Lamongan Terima Raperda APBD 2027, Infrastruktur Jadi Fokus

aksesadim01
×

DPRD Lamongan Terima Raperda APBD 2027, Infrastruktur Jadi Fokus

Sebarkan artikel ini
IMG 20261012 WA0047

LAMONGAN – Pemerintah Kabupaten Lamongan mengusulkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,89 triliun.

Infrastruktur, ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga penguatan ekonomi desa menjadi sejumlah fokus pembangunan yang disiapkan untuk tahun mendatang.

Rencana anggaran tersebut disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Lamongan dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027 di Gedung DPRD Lamongan, Senin (5/10/2026).

Dalam pemaparannya, Yuhronur menyebut pendapatan daerah direncanakan mencapai Rp2.892.499.000.000, sedangkan belanja daerah sebesar Rp2.890.249.000.000.

Perbandingan kedua komponen tersebut menghasilkan surplus anggaran sebesar Rp2,25 miliar sebelum memperhitungkan pembiayaan daerah.

Penyusunan APBD 2027 mengusung tema percepatan pemerataan infrastruktur dasar berkualitas dan infrastruktur ekonomi strategis yang berwawasan lingkungan.

Arah kebijakan ini diharapkan mampu mendorong pembangunan yang merata sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

“Anggaran tahun 2027 kita arahkan secara realistis dan terukur, dengan belanja yang efektif serta tetap menjaga kemampuan fiskal daerah,” kata Yuhronur.

Pemkab Lamongan menetapkan lima fokus utama dalam rancangan APBD 2027.

Kelimanya dirancang untuk menjawab kebutuhan pembangunan wilayah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Lima prioritas tersebut meliputi, infrastruktur dan konektivitas wilayah, melalui peningkatan kualitas jalan, jembatan, drainase, serta penerangan jalan.

Lingkungan permukiman dan ketangguhan daerah, termasuk penguatan mitigasi bencana dan perluasan akses air bersih.

Penguatan ekonomi dan ketahanan pangan, dengan mendorong sektor pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan sosial, melalui penguatan layanan kesehatan dan pendidikan.

Tata kelola pemerintahan dan penguatan desa, termasuk transformasi digital pelayanan publik serta pengembangan ekonomi desa.

Kelima prioritas tersebut menjadi landasan pemerintah daerah dalam menentukan program dan alokasi belanja agar lebih terarah, efektif, serta sesuai kebutuhan masyarakat.

Target ekonomi tumbuh 5,5 persen, kemiskinan ditekan
Selain mendorong pemerataan infrastruktur, rancangan APBD 2027 juga memuat sejumlah sasaran pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan 2025–2029.

Pemkab Lamongan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 77,8, serta tingkat kemiskinan turun menjadi 11,87 persen pada 2027.

Target tersebut membutuhkan dukungan program yang tepat sasaran, mulai dari peningkatan produktivitas sektor ekonomi unggulan hingga penguatan akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Yuhronur menegaskan bahwa keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat realisasi belanja.

Menurutnya, manfaat nyata yang dirasakan masyarakat harus menjadi tolok ukur utama dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kualitas APBD tidak semata-mata dilihat dari besarnya anggaran atau tingkat penyerapannya, tetapi dari manfaat dan perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat,” tegasnya.

Dia berharap pembahasan bersama DPRD dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang efektif, terukur, dan mampu mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Lamongan.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Lamongan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Lamongan, serta undangan lainnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 dari Bupati Lamongan kepada pimpinan DPRD untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.

Rancangan tersebut selanjutnya menjadi bahan pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Hasil pembahasannya akan menentukan arah penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Lamongan sepanjang 2027. (fs)