BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro terus mendorong pengarusutamaan gender (PUG) agar menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan daerah.
Mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga evaluasi, seluruh kebijakan diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara adil dan proporsional.
Langkah tersebut ditegaskan Asisten Administrasi Umum (Asda III) Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro, Machmuddin, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi anggota focal point gender perangkat daerah, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Partnership Room Lantai 4 Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Dalam sambutannya, Machmuddin menegaskan bahwa pengarusutamaan gender bukan hanya program yang menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara menyeluruh oleh seluruh perangkat daerah.
“PUG bukan sekedar program pada instansi tertentu, tetapi merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan secara terintegrasi dalam setiap kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, penerapan PUG menjadi langkah penting untuk memastikan pembangunan daerah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan begitu, manfaat dari setiap program pemerintah dapat dirasakan secara adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Machmuddin juga mengingatkan bahwa tanggung jawab pelaksanaan PUG tidak hanya berada di tangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (P3AKB).
Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta mengambil peran aktif dengan memasukkan perspektif gender ke dalam program dan kegiatan masing-masing.
“Setiap rupiah APBD yang dibelanjakan harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat,” tegasnya.
Selain mendorong keterlibatan seluruh perangkat daerah, Machmuddin menyoroti pentingnya penggunaan data terpilah berdasarkan gender dalam penyusunan kebijakan pembangunan.
Data yang akurat dan sesuai dengan kondisi lapangan dinilai menjadi landasan penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat.
Dengan dukungan data tersebut, proses analisis, perencanaan hingga penganggaran diharapkan lebih terarah dan mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Data harus sesuai dengan kondisi nyata di lapangan agar analisis, perencanaan, dan penganggaran yang dilakukan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas P3AKB Kabupaten Bojonegoro, Mujianto, menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
Strategi tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, serta permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam seluruh tahapan pembangunan.
Salah satu instrumen yang digunakan adalah Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Melalui PPRG, pemerintah dapat memastikan bahwa penyusunan program dan anggaran mempertimbangkan perbedaan kondisi perempuan dan laki-laki, termasuk dalam hal akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan.
“PPRG diperlukan untuk memastikan perencanaan dan penganggaran daerah mempertimbangkan adanya perbedaan pengalaman, akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki,” terang Mujianto.
Ia menambahkan, penerapan PPRG di lingkungan perangkat daerah masih membutuhkan penguatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya dalam melakukan analisis dan mengidentifikasi persoalan gender.
Penguatan tersebut mencakup penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) atau alur analisis gender serta Gender Budget Statement (GBS) atau pernyataan anggaran gender.
Hasil analisis tersebut selanjutnya perlu diintegrasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing perangkat daerah.
Melalui kegiatan bimtek ini, Pemkab Bojonegoro mendorong peningkatan pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam menyusun perencanaan serta penganggaran yang responsif gender.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. (er)
