Politik

Warga Batokan Curhat soal KIS, BPJS hingga Infrastruktur ke DPRD Bojonegoro Lasmiran

aksesadim01
×

Warga Batokan Curhat soal KIS, BPJS hingga Infrastruktur ke DPRD Bojonegoro Lasmiran

Sebarkan artikel ini
IMG 20261122 WA0022

BOJONEGORO – Beragam persoalan yang masih dihadapi masyarakat desa menjadi sorotan dalam kegiatan reses anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro dari Fraksi PDI Perjuangan, Lasmiran, di Desa Batokan, Kecamatan Kasiman, Jumat (20/11/2026).

Dalam Reses Masa Sidang III Tahun 2026 tersebut, warga menyampaikan sejumlah aspirasi mulai dari pembangunan infrastruktur, pendataan kemiskinan yang dinilai belum tepat sasaran, persoalan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga penyaluran bantuan sosial.

Kegiatan itu dihadiri pengurus PAC dan Ranting PDI Perjuangan, tokoh masyarakat, serta warga dari sejumlah wilayah.

Reses menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung persoalan yang mereka hadapi sekaligus menyampaikan harapan terhadap pembangunan di Kabupaten Bojonegoro.

Lasmiran menegaskan, kegiatan reses merupakan kewajiban anggota legislatif untuk turun ke masyarakat, mendengarkan keluhan, serta mencatat kebutuhan warga yang nantinya diperjuangkan melalui lembaga DPRD.

“Reses ini adalah kewajiban kami untuk turun, mendengar, dan mencatat apa yang menjadi kebutuhan warga. Semua aspirasi akan kami perjuangkan,” ujar Lasmiran.

Selain menyerap aspirasi, Lasmiran juga menyampaikan sejumlah program Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sedang dan akan dilaksanakan.

Dia berharap masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut mengawasi agar program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, Lasmiran turut menjelaskan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

DPRD Bojonegoro saat ini tengah membahas perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa.

Pembahasan tersebut mencakup mekanisme pemilihan dengan calon tunggal yang berhadapan dengan kotak kosong serta penyesuaian ketentuan masa jabatan.

Lasmiran juga mengingatkan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, terutama melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dan Musrenbang Kecamatan (Musrenbangcam).

Menurutnya, kehadiran masyarakat dalam forum perencanaan menjadi penting agar kebutuhan warga dapat masuk dalam agenda pembangunan pemerintah.

“Sebagai masyarakat, kita harus aktif dalam Musrenbangdes dan Musrenbangcam. Jangan sampai usulan desa tidak muncul karena warganya tidak hadir. Usulan yang diperjuangkan adalah usulan yang muncul dari musyawarah,” tegasnya.

Dirinya juga meminta BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa secara optimal.

BPD, kata dia, harus berani menyampaikan kritik apabila terdapat pelaksanaan program yang tidak sesuai ketentuan.

“BPD itu pengawas. BPD harus berani mengawasi dengan serius apa yang dikerjakan Pemdes. Jangan hanya jadi stempel. Kalau ada yang tidak sesuai, sampaikan,” ujarnya.

Dialog dalam kegiatan reses berlangsung dengan berbagai masukan dari warga.

Persoalan pendataan penerima bantuan sosial menjadi salah satu keluhan yang cukup menonjol.

Didik, warga Batokan, menyoroti pendataan desil kemiskinan yang dinilai belum mencerminkan kondisi riil masyarakat.

Ia menyebut masih terdapat warga yang tergolong miskin tetapi belum masuk dalam data penerima bantuan, sementara warga yang dianggap mampu justru tercatat sebagai penerima.

Keluhan serupa disampaikan Darmi, warga Kasiman. Ia mempertanyakan penyaluran bantuan sosial yang dinilai masih diberikan kepada penerima yang sama dari waktu ke waktu.

Menurutnya, perlu pembenahan data agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Persoalan layanan kesehatan juga disampaikan Sriyati, warga Batokan.

Dia mengeluhkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak dapat digunakan ketika hendak berobat.

Selain itu, ia juga menyoroti persyaratan pernikahan yang dinilai memberatkan warga.

Sementara Tutik, warga Tembeling, meminta penjelasan mengenai prosedur mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan yang sudah tidak aktif.

Selain persoalan sosial dan layanan publik, kebutuhan pembangunan infrastruktur juga disampaikan warga.

Andik, warga Ngaglik, mengusulkan pembangunan jalan dan saluran air di wilayah Ngaglik RT 1 RW 2.

Dia juga meminta penambahan penerangan jalan di RT 1 RW 3 guna mendukung kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Berbagai usulan tersebut menjadi catatan dalam kegiatan reses, terutama kebutuhan infrastruktur yang dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat sehari-hari.

Menanggapi berbagai keluhan dan usulan warga, Lasmiran menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun mekanisme perencanaan pembangunan.

Persoalan desil kemiskinan, KIS, BPJS Ketenagakerjaan, serta penyaluran bantuan sosial akan dikoordinasikan dengan Dinas Sosial dan instansi terkait untuk mendorong verifikasi serta pembenahan data.

Sementara usulan pembangunan jalan, saluran air, penerangan jalan, dan penanganan banjir akan diperjuangkan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD serta forum Musrenbang.

“Untuk desil, KIS, BPJS Ketenagakerjaan, dan bantuan yang itu-itu saja, ini akan kami koordinasikan dengan Dinas Sosial dan dinas terkait untuk verifikasi ulang. Untuk jalan, saluran air, penerangan, dan banjir, akan kami masukkan ke Pokir dan Musrenbang,” jelas Lasmiran.

Dirinya berharap masyarakat tetap aktif menyampaikan kebutuhan dan mengawal proses pembangunan di tingkat desa.

Menurutnya, sinergi antara warga, BPD, pemerintah desa, dan wakil rakyat diperlukan agar aspirasi tidak berhenti sebatas forum pertemuan.

“Terima kasih atas semua masukan panjenengan. Reses ini bukan akhir, tapi awal untuk kita perjuangkan bersama,” pungkasnya. (er)