TUBAN – Pelaksanaan proyek pembangunan jalan rigid beton di Desa Bektiharjo, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, menjadi perhatian masyarakat.
Pekerjaan infrastruktur dengan panjang sekitar 850 meter dan lebar 6 meter tersebut menuai sorotan lantaran sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan proyek dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal, mulai dari keterbukaan informasi publik, sistem pengamanan area pekerjaan, hingga kualitas konstruksi yang perlu dipastikan kesesuaiannya dengan spesifikasi teknis.
Berdasarkan hasil pemantauan awak media di lokasi pada Rabu (11/11/2026), tidak terlihat adanya papan informasi kegiatan yang dipasang di sekitar area pembangunan.
Padahal, keberadaan papan proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, khususnya untuk mengetahui sumber pendanaan, nilai anggaran, nama kontraktor pelaksana, waktu pelaksanaan, serta instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Ketiadaan informasi itu memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih, proyek pembangunan jalan tersebut diduga menggunakan anggaran pemerintah; sehingga pelaksanaannya semestinya mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas sejak tahap awal hingga pekerjaan dinyatakan selesai Rabu,(12/11/2026).
Tak hanya persoalan keterbukaan informasi, kondisi pengamanan di sekitar lokasi pekerjaan juga menjadi perhatian.
Dari hasil pengamatan di lapangan, tidak terlihat pemasangan garis pembatas keselamatan (safety line), rambu peringatan pekerjaan jalan, maupun perlengkapan pengaman yang memadai untuk memberikan tanda kepada masyarakat bahwa kawasan tersebut sedang dalam proses pembangunan.
Situasi tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor dan kendaraan lainnya yang melintas di sekitar lokasi.
Risiko semakin meningkat ketika malam hari, mengingat kondisi penerangan jalan di kawasan pekerjaan terbilang minim.
Tanpa adanya tanda peringatan dan pembatas yang jelas, pengguna jalan berpotensi tidak mengetahui adanya aktivitas konstruksi maupun kondisi permukaan jalan yang belum sepenuhnya aman dilalui.
Agus, salah seorang warga setempat, menyampaikan keprihatinannya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menurutnya belum sepenuhnya memperhatikan kepentingan dan keselamatan masyarakat sekitar.
Ia menilai, proyek pembangunan yang bersumber dari anggaran pemerintah seharusnya tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik bangunan; tetapi juga wajib memperhatikan aspek keselamatan, keterbukaan informasi, serta kualitas hasil pekerjaan.
“Ini proyek pemerintah, tetapi papan informasi tidak terlihat. Pengamanan di lokasi juga tidak ada. Kalau malam hari kondisinya cukup membahayakan pengguna jalan, apalagi penerangannya minim. Kami berharap pelaksana benar-benar memperhatikan keselamatan masyarakat,” ungkap Agus.
Selain persoalan pengamanan, Agus turut mempertanyakan tahapan pengerjaan konstruksi, khususnya pada bagian lantai kerja atau beton dasar yang dikenal dengan istilah beton nol (B0).
Berdasarkan pengamatannya, lapisan dasar tersebut terlihat cukup tipis sehingga menimbulkan kekhawatiran mengenai ketahanan konstruksi jalan apabila tidak dikerjakan sesuai ketentuan teknis.
Meski demikian, dugaan tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut melalui pengukuran dan pengujian teknis oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Penilaian terhadap ketebalan, mutu material, komposisi campuran, serta kesesuaian metode pengerjaan harus mengacu pada gambar kerja, spesifikasi teknis, dan dokumen kontrak proyek.
Transparansi Proyek dan Pengawasan Teknis Jangan Diabaikan
Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang menggunakan keuangan negara, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban kepada publik.
Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui informasi dasar mengenai kegiatan pembangunan, termasuk siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, dari mana sumber anggarannya, serta berapa lama pekerjaan tersebut dilaksanakan.
Papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap administrasi di lokasi pembangunan; melainkan sarana bagi masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik.
Di sisi lain, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) juga harus menjadi perhatian serius.
Setiap aktivitas konstruksi yang bersinggungan langsung dengan akses masyarakat semestinya dilengkapi rambu peringatan, pembatas area kerja, penerangan yang memadai, serta pengaturan lalu lintas sementara apabila diperlukan.
Langkah tersebut penting agar kegiatan pembangunan tidak menimbulkan risiko kecelakaan maupun mengganggu keselamatan warga yang setiap hari menggunakan akses jalan tersebut.
Menyikapi berbagai temuan dan keluhan masyarakat tersebut, dinas teknis terkait diharapkan segera melakukan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan proyek rigid beton di Desa Bektiharjo.
Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir pekerjaan secara kasatmata; tetapi juga perlu mencakup seluruh tahapan konstruksi, mulai dari persiapan dasar, ketebalan lapisan beton, mutu material, proses pengecoran, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak terkait perlu meminta pelaksana melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengawasan juga harus memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun dinas terkait mengenai tidak terlihatnya papan informasi proyek, sistem pengamanan lokasi, serta dugaan ketidaksesuaian ketebalan lapisan beton dasar tersebut.
Konfirmasi dan klarifikasi dari pihak pelaksana maupun instansi yang bertanggung jawab tetap diperlukan guna memperoleh informasi yang berimbang serta memastikan duduk persoalan secara objektif.
Pembangunan jalan rigid beton di Desa Bektiharjo diharapkan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Sebab, keberhasilan sebuah proyek infrastruktur tidak semata-mata diukur dari panjang jalan yang selesai dibangun;
melainkan juga dari kualitas konstruksi, kepatuhan terhadap spesifikasi teknis, transparansi penggunaan anggaran, serta jaminan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.
Uang negara harus dipertanggungjawabkan, kualitas pembangunan harus dibuktikan, dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikesampingkan. (Er)
