BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tancap gas mengantisipasi ancaman kekeringan ekstrem yang diprediksi melanda pada tahun 2026.
Melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (PKP CK), langkah konkret dilakukan dengan menggelar pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) sekaligus mitigasi dampak kekeringan.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Angling Dharma ini dihadiri langsung Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, Sekretaris Daerah, jajaran asisten, kepala OPD terkait, hingga Direktur Perumdam Tirta Buana.
Tak hanya itu, sebanyak 20 camat, kepala desa, serta pengurus HIPPAM dari wilayah rawan kekeringan turut ambil bagian.
Fokus utama agenda ini adalah memetakan kondisi riil pengelolaan air bersih di desa.
Kepala Dinas PKP CK Satito Hadi mengungkapkan, pihaknya tengah melakukan pendataan menyeluruh terhadap 72 HIPPAM di Bojonegoro untuk mengetahui tingkat kesehatan dan kesiapan masing-masing.
“Kami identifikasi mana HIPPAM yang berjalan optimal dan mana yang perlu penguatan. Masukan dari desa sangat penting untuk menentukan langkah strategis, baik jangka pendek, menengah, maupun panjang,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memberikan peringatan serius terkait potensi dampak fenomena El Nino 2026.
Berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau diperkirakan mulai terasa pada akhir Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.
“Kita harus siap, bukan hanya secara teknis tetapi juga manajerial. Kekeringan ini bisa berdampak luas jika tidak diantisipasi sejak dini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya penyesuaian strategi di tingkat desa, mulai dari pengelolaan air hingga pola tanam masyarakat.
Prioritas utama, kata dia, adalah memastikan ketersediaan air bersih bagi kebutuhan konsumsi warga tetap aman.
“Jika kemarau panjang terjadi, pengelolaan air harus lebih bijak. Cadangan air minum harus diprioritaskan, dan pola tanam perlu disesuaikan. Kunci keberhasilan ada pada sinergi antara pemerintah dan masyarakat,” imbuhnya.
Diskusi interaktif pun digelar untuk menyerap berbagai persoalan teknis yang dihadapi di lapangan.
Mulai dari keterbatasan sumber air, infrastruktur, hingga manajemen distribusi menjadi perhatian bersama.
Melalui pembinaan ini, Pemkab Bojonegoro berharap seluruh pengelola HIPPAM di tingkat desa semakin siap menghadapi tantangan kekeringan.
Upaya ini sekaligus menjadi langkah strategis menjaga ketahanan air dan keberlangsungan aktivitas masyarakat di tengah ancaman El Nino 2026. (Pro/er)
