JAKARTA – Dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran penanggulangan bencana di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) semakin menjadi sorotan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menelusuri kemungkinan adanya aliran uang dari sejumlah perusahaan swasta kepada oknum pejabat BNPB yang diduga berkaitan dengan proyek pengadaan barang dan jasa.
Perkara ini menjadi perhatian karena anggaran yang diselidiki merupakan dana untuk mendukung penanganan berbagai kondisi darurat, mulai dari kebakaran hutan dan lahan hingga bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Di tengah kebutuhan penanganan bencana yang cepat dan tepat, penyidik justru menemukan indikasi adanya praktik pemberian imbalan atau kickback dalam pelaksanaan sejumlah proyek.
KPK pun terus memperluas pemeriksaan untuk mengungkap bagaimana proyek-proyek tersebut diberikan kepada pihak swasta, termasuk menelusuri dugaan uang yang mengalir kepada oknum di lingkungan BNPB.
Penyidikan terbaru dilakukan dengan memanggil sejumlah saksi dari kalangan pengusaha dan pihak swasta yang diduga mengetahui proses pengadaan barang dan jasa di BNPB.
Salah satu saksi yang menjalani pemeriksaan adalah Direktur Utama PT Indo Artha Multitek, Nyanyang Ridwan.
Selain Nyanyang, penyidik juga memeriksa Haedar Taher, Direktur Utama PT Amarta Indonesia Organizer Elfi Dwi Agustin, Ilhamsyah Diego Pratama, serta Aria Pranarka.
Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut diarahkan untuk mendalami keterlibatan perusahaan swasta dalam proyek pengadaan, termasuk kemungkinan adanya pemberian uang kepada oknum pejabat BNPB.
“Secara umum, pemeriksaan para saksi dari pihak swasta berkaitan dengan proses-proses pengadaan barang dan jasa, serta proyek-proyek yang dikerjakannya. Termasuk dugaan aliran uang sebagai kickback kepada oknum di BNPB,” ujar Budi saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Keterangan para saksi menjadi bagian penting dalam upaya penyidik merekonstruksi proses pengadaan, mulai dari penentuan penyedia barang dan jasa hingga dugaan pemberian imbalan setelah proyek diperoleh.
Meski demikian, pemeriksaan sebagai saksi tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak yang dipanggil terlibat dalam tindak pidana.
Salah satu aspek yang menjadi fokus penyidikan adalah penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB.
Dana tersebut memiliki fungsi strategis karena diperuntukkan bagi kebutuhan penanganan keadaan darurat yang memerlukan respons cepat.
Anggaran DSP dapat digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan penanggulangan bencana, termasuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, serta kondisi darurat lainnya sesuai ketentuan.
Dalam situasi tertentu, pengadaan barang dan jasa untuk penanganan bencana dapat dilaksanakan melalui mekanisme khusus, termasuk penunjukan langsung sesuai persyaratan yang berlaku.
Mekanisme tersebut bertujuan mempercepat penanganan keadaan darurat agar bantuan dan kebutuhan operasional tidak terhambat prosedur pengadaan yang panjang.
Namun, KPK menduga terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan kekhususan mekanisme tersebut untuk kepentingan tertentu.
Dugaan penyalahgunaan prosedur pengadaan inilah yang kini ditelusuri penyidik, terutama berkaitan dengan kemungkinan benturan kepentingan antara penyedia barang dan jasa dengan oknum di lingkungan BNPB.
Penyidikan tidak hanya berfokus pada proses penunjukan perusahaan pelaksana proyek.
KPK juga mendalami dugaan adanya pemberian uang secara berulang dari pihak swasta kepada oknum BNPB.
Uang tersebut diduga berkaitan dengan proyek pengadaan yang diperoleh atau dikerjakan perusahaan tertentu.
Dalam praktik korupsi pengadaan, pemberian imbalan semacam ini kerap disebut kickback, yakni keuntungan atau pembayaran tidak sah yang diberikan sebagai balasan atas keputusan maupun fasilitas tertentu.
Meski demikian, KPK masih harus membuktikan hubungan antara dugaan pemberian uang tersebut dengan kewenangan pejabat serta pelaksanaan proyek yang sedang diselidiki.
Besaran nilai proyek dan jumlah uang yang diduga mengalir kepada oknum BNPB juga masih dalam proses penghitungan.
Penyidik perlu memastikan siapa saja pihak yang diduga menerima uang, bagaimana pola pemberiannya, serta apakah transaksi tersebut berhubungan langsung dengan keputusan pengadaan.
Penelusuran aliran dana menjadi salah satu langkah penting untuk memperjelas konstruksi perkara dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Dalam perkembangan penyidikan sebelumnya, KPK juga mengungkap sejumlah dugaan modus penyimpangan yang berkaitan dengan proyek pengadaan di BNPB.
Salah satu modus yang didalami adalah penggunaan perusahaan dengan skema pinjam bendera.
Praktik tersebut merujuk pada penggunaan identitas atau nama perusahaan tertentu untuk mengikuti maupun menjalankan proyek, sementara pihak yang mengendalikan pekerjaan dapat berbeda dari perusahaan yang tercatat secara resmi.
Selain itu, penyidik menelusuri dugaan pengaturan perusahaan yang mendapatkan proyek.
Dugaan pengaturan tersebut menjadi perhatian karena dapat mengurangi persaingan yang sehat dalam pengadaan barang dan jasa, sekaligus membuka peluang penyalahgunaan kewenangan.
Tidak berhenti di situ, KPK juga menyelidiki indikasi penggelembungan harga atau mark up dalam pelaksanaan pengadaan.
Apabila terbukti, praktik tersebut berpotensi menyebabkan anggaran yang dikeluarkan menjadi lebih besar dibandingkan nilai barang maupun jasa yang sebenarnya.
Berbagai dugaan modus itu masih harus diuji melalui alat bukti dan proses hukum untuk memastikan ada atau tidaknya tindak pidana serta kerugian keuangan negara.
Dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan di BNPB, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka yang terbagi dalam dua klaster perkara.
Penetapan tersangka tersebut menunjukkan bahwa penyidikan telah memasuki tahap penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam perkara.
Meski demikian, proses pengungkapan kasus belum selesai.
KPK masih mengembangkan penyidikan untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk hubungan antara perusahaan penyedia barang dan jasa dengan oknum pejabat yang memiliki kewenangan dalam pengadaan.
Pemeriksaan terhadap para saksi dari kalangan swasta juga diharapkan dapat membantu penyidik memperjelas pola pelaksanaan proyek dan dugaan transaksi yang menyertainya.
Hingga kini, besaran keseluruhan dugaan aliran uang yang sedang ditelusuri belum diumumkan secara terperinci.
Kasus ini kembali menempatkan transparansi pengelolaan anggaran penanggulangan bencana sebagai persoalan penting.
Dana untuk penanganan bencana memiliki karakteristik berbeda dibandingkan anggaran pembangunan biasa karena berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat dalam situasi darurat.
Karena itu, kecepatan pengadaan harus tetap berjalan beriringan dengan akuntabilitas dan pengawasan yang memadai.
Dugaan penyalahgunaan anggaran, apabila terbukti, bukan hanya menimbulkan persoalan hukum, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pelayanan kepada masyarakat terdampak bencana.
Penyidikan yang dilakukan KPK diharapkan mampu mengungkap secara menyeluruh dugaan penyimpangan dalam proyek BNPB, termasuk memastikan apakah terdapat pihak yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Kini, perhatian tertuju pada hasil penelusuran aliran uang dan pemeriksaan sejumlah pihak swasta.
Pertanyaan penting yang masih harus dijawab penyidik adalah siapa saja yang diduga menikmati aliran dana dari proyek penanganan bencana, berapa nilainya, dan bagaimana dugaan praktik tersebut berlangsung.
Seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (dpw)






