JAKARTA – Perusahaan yang mengabaikan kewajiban membayar pesangon kepada pekerja kini menghadapi ancaman sanksi serius.
Tidak hanya sanksi administratif, pengusaha yang terbukti tidak memenuhi hak pesangon karyawan bahkan dapat dikenai hukuman pidana hingga empat tahun penjara.
Peringatan tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyusul diberlakukannya ketentuan mengenai Dana Cadangan Pesangon (DCP) dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Menurut Said Iqbal, aturan tersebut menjadi instrumen penting untuk memastikan perusahaan memiliki kesiapan finansial dalam memenuhi kewajiban pembayaran pesangon, terutama ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).
Dia menegaskan, perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban menyetorkan iuran Dana Cadangan Pesangon dapat dikenai berbagai sanksi administratif, bahkan, sanksi paling berat berupa penutupan perusahaan.
Namun, persoalan tidak berhenti pada kewajiban menyetorkan iuran. Perusahaan yang tidak membayarkan pesangon kepada pekerja juga berpotensi menghadapi konsekuensi pidana.
“Kalau dia pengusaha tidak membayar iuran dana cadangan pesangon, maka sanksi terberatnya penutupan perusahaan. Tapi jangan lupa, ada satu sanksi lagi yang bisa dikenakan, pengusaha yang tidak membayar pesangon, pidana 4 tahun,” kata Said Iqbal dalam konferensi pers virtual, dikutip Selasa (17/11/2026).
Melalui ketentuan baru tersebut, pemerintah menyiapkan mekanisme pengelolaan dana pesangon secara lebih terstruktur.
Nantinya, perusahaan diwajibkan menyetorkan Dana Cadangan Pesangon kepada lembaga khusus yang akan ditunjuk pemerintah.
Kebijakan tersebut tidak langsung diterapkan secara efektif.
Pemerintah memberikan waktu transisi selama satu tahun agar perusahaan memiliki kesempatan mempersiapkan kewajiban tersebut.
Rencananya, penyetoran Dana Cadangan Pesangon secara wajib mulai diterapkan pada Oktober 2027.
Selama masa persiapan, perusahaan diharapkan mulai melakukan penyesuaian terhadap pengelolaan keuangan dan kewajiban ketenagakerjaan agar tidak mengalami kesulitan ketika aturan berlaku penuh.
Adapun sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyetoran DCP mencakup beberapa tahapan, yakni, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha.
Sementara itu, ancaman pidana berkaitan dengan pelanggaran kewajiban pembayaran pesangon kepada pekerja yang terkena PHK.
Peringatan serupa sebelumnya juga disampaikan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Pemerintah meminta seluruh perusahaan mulai mempersiapkan penerapan Dana Cadangan Pesangon sebelum kebijakan tersebut diberlakukan secara efektif.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa masa transisi selama satu tahun diberikan agar dunia usaha memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem pengelolaan dana pesangon.
Menurut Indah, persiapan sejak dini penting dilakukan karena terdapat konsekuensi hukum bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon.
Dia menegaskan, sosialisasi tersebut bukan dimaksudkan untuk menakut-nakuti pengusaha, melainkan memberikan informasi agar perusahaan dapat memanfaatkan masa transisi dengan baik.
“Karena ada sanksi pidana bagi perusahaan yang memang ingkar tidak memberikan pesangon. Jadi saya bukan dalam konteks menakut-nakuti, tapi justru saya harus menginfokan supaya Bapak Ibu punya waktu,” ujar Indah dalam Sosialisasi UU 27/2026, sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Kemnaker, Jumat (13/11/2026).
Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah juga berencana membentuk lembaga khusus yang bertugas mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Lembaga ini nantinya menjadi tempat penyetoran dana dari perusahaan sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara terpusat sesuai ketentuan pemerintah.
Indah menjelaskan, pembentukan lembaga tersebut merupakan bagian dari amanat UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
Sebelumnya, terdapat sejumlah skema pengelolaan dana terkait pesangon, termasuk dana pensiun dan program pensiun lainnya.
Melalui kebijakan baru ini, pemerintah menyiapkan proses penyesuaian dan transformasi pengelolaan dana ke lembaga yang akan ditunjuk.
Pemerintah juga mempertimbangkan kesiapan dunia usaha.
Karena itu, masa transisi satu tahun dinilai penting agar perusahaan tidak terbebani oleh perubahan kebijakan yang diterapkan secara mendadak.
Dalam ketentuan pesangon, besaran hak pekerja dihitung berdasarkan masa kerja. Perhitungannya dimulai dari satu bulan upah bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun.
Sementara itu, pekerja dengan masa kerja delapan tahun atau lebih berhak atas perhitungan pesangon maksimal sembilan bulan upah sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan adanya skema Dana Cadangan Pesangon, pemerintah diharapkan dapat memperkuat perlindungan terhadap pekerja sekaligus memberikan kepastian bagi perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.
Bagi pengusaha, masa transisi hingga Oktober 2027 menjadi kesempatan untuk melakukan pembenahan dan memastikan seluruh kewajiban ketenagakerjaan telah dipersiapkan.
Sementara bagi pekerja, kebijakan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut kepastian pemenuhan hak ketika hubungan kerja berakhir akibat PHK. (dpw)






