BOJONEGORO – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bojonegoro menyoroti tantangan kemandirian fiskal daerah dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), hingga efektivitas penyerapan anggaran menjadi sejumlah perhatian utama yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bojonegoro, Rabu (21/10/2026).
Dalam pandangan umumnya terhadap Nota Penjelasan Bupati Bojonegoro mengenai Raperda APBD 2027, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya menyusun anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
APBD harus menjadi instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Bojonegoro, Natasya Devianti, menyampaikan bahwa penyusunan APBD perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun kegiatan reses anggota DPRD.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta pemerataan pembangunan.
Fraksi ini juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah memperhatikan keselarasan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan pembangunan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Salah satu poin penting yang menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan adalah proyeksi pendapatan daerah Bojonegoro pada 2027 yang mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, fraksi tersebut mengapresiasi proyeksi kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai menjadi sinyal positif bagi upaya memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa Bojonegoro tidak bisa terus-menerus mengandalkan dana transfer pemerintah pusat, terutama pendapatan yang berkaitan dengan sektor minyak dan gas bumi (migas).
Sektor migas selama ini menjadi salah satu penopang penting penerimaan daerah.
Namun, pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan strategi jangka panjang agar perekonomian dan kemampuan fiskal Bojonegoro tetap kuat ketika kontribusi sektor tersebut mengalami penurunan.
Karena itu, penguatan PAD harus menjadi agenda strategis yang direncanakan secara serius dan berkelanjutan.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi daerah, baik lewat intensifikasi maupun ekstensifikasi, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta iklim investasi.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa peningkatan pendapatan daerah tidak boleh dilakukan dengan cara yang justru membebani pelaku usaha atau menciptakan biaya ekonomi tinggi.
Setiap kebijakan pemungutan juga harus memperhitungkan efisiensi biaya, efektivitas penerimaan, serta manfaat yang dihasilkan bagi daerah.
Pengelolaan pajak dan retribusi oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait pun perlu dilaksanakan secara profesional, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain optimalisasi pajak dan retribusi, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar APBD 2027 lebih diarahkan untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal dan ekonomi kreatif.
Peluang ini dinilai besar karena Bojonegoro memiliki potensi sumber daya lokal serta jumlah penduduk usia produktif yang dapat menjadi kekuatan dalam menggerakkan ekonomi daerah.
Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirujuk dalam pandangan fraksi, proporsi Generasi Milenial dan Generasi Z di Bojonegoro mencapai 49,12 persen dari total penduduk.
Besarnya kelompok usia tersebut perlu diimbangi dengan penyediaan ruang pengembangan usaha, peningkatan keterampilan, akses pasar, dan dukungan bagi pelaku ekonomi kreatif.
Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa tumbuhnya usaha kreatif lokal tidak hanya membuka peluang kerja bagi generasi muda, tetapi juga berpotensi memperluas basis penerimaan daerah dalam jangka panjang.
Dengan demikian, kebijakan APBD diharapkan tidak berhenti pada pembangunan fisik, melainkan turut menciptakan ekosistem ekonomi yang produktif, inovatif dan berkelanjutan.
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah efektivitas penyerapan anggaran belanja daerah.
Fraksi PDI Perjuangan meminta Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengevaluasi pelaksanaan anggaran agar alokasi belanja yang telah direncanakan benar-benar dapat direalisasikan sesuai target.
Mengacu pada Nota Penjelasan Bupati, fraksi tersebut menyoroti realisasi belanja Tahun Anggaran 2026 yang dinilai masih jauh dari target.
Kondisi ini diharapkan tidak kembali terulang dalam pelaksanaan APBD 2027.
Menurut Fraksi PDI Perjuangan, penyerapan anggaran yang optimal membutuhkan perencanaan matang, kesiapan program, koordinasi antarperangkat daerah, serta langkah konkret untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kegiatan.
Anggaran yang telah dialokasikan harus mampu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi pelaksanaan program perlu dilakukan secara berkala agar kendala dapat segera diatasi dan target pembangunan tidak sekadar tercantum di atas kertas.
Dalam pandangannya, arah pembangunan Bojonegoro juga perlu tetap menitikberatkan pada pengelolaan sektor unggulan daerah, pengembangan industri migas beserta turunannya, penguatan agribisnis sebagai penggerak ekonomi perdesaan, serta peningkatan peran jasa kesehatan dan pendidikan dalam mendukung perekonomian perkotaan.
Di sisi lain, peningkatan kinerja birokrasi juga dinilai penting untuk memastikan seluruh program berjalan efektif dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Dalam aspek pembiayaan, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti pentingnya pengelolaan belanja hibah, khususnya dukungan kepada badan usaha yang berperan dalam mengembangkan perekonomian kreatif.
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat ekosistem usaha melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Fraksi ini menilai BUMDes perlu kembali diperkuat sebagai wadah pengembangan usaha masyarakat desa.
Dengan pengelolaan yang profesional dan berbasis potensi lokal, BUMDes berpeluang menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus menciptakan sumber pendapatan baru.
Penguatan lembaga usaha tersebut juga membutuhkan pembinaan, pendampingan, tata kelola yang transparan, dan perencanaan bisnis yang realistis agar dukungan anggaran dapat menghasilkan manfaat berkelanjutan.
Bagi Fraksi PDI Perjuangan, langkah tersebut merupakan bagian dari persiapan menghadapi tantangan ekonomi masa depan, terutama apabila kontribusi pendapatan dari sektor migas dan dana transfer mengalami perubahan.
Fraksi PDI Perjuangan berharap APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum percepatan pembangunan yang telah berjalan sekaligus memperkuat fondasi ekonomi daerah.
Setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah harus memiliki arah yang jelas, indikator keberhasilan yang terukur, serta manfaat yang dapat dirasakan masyarakat secara luas.
Pertumbuhan ekonomi, menurut fraksi tersebut, harus berjalan seiring dengan pemerataan kesempatan, penciptaan lapangan kerja, penguatan usaha lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat hingga tingkat desa.
Dengan perencanaan yang matang dan kepemimpinan yang efektif, APBD diharapkan mampu mendorong Bojonegoro menjadi daerah yang semakin mandiri, produktif, dan sejahtera.
Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa seluruh kebijakan anggaran harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan sejalan dengan cita-cita pembangunan daerah, yakni mewujudkan Bojonegoro yang bahagia, makmur, dan membanggakan.
Pada akhir penyampaian pandangan umumnya, Fraksi PDI Perjuangan mendorong agar Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.
Pandangan tersebut menjadi bagian dari masukan DPRD dalam proses penyusunan anggaran daerah, dengan harapan APBD 2027 tidak hanya memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab tantangan kemandirian fiskal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. (aj/er/zae/yin/mia)
