LUWU — Persoalan antrian panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjadi perhatian Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya.
Mereka mendesak aparat kepolisian menelusuri penyebab kondisi tersebut sekaligus memastikan distribusi bahan bakar minyak (BBM), terutama yang bersubsidi, berjalan sesuai aturan.
Aliansi meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Luwu memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dinilai berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap BBM.
Menurut aliansi, antrean panjang di SPBU perlu ditelusuri secara menyeluruh.
Pengawasan juga dinilai perlu diperketat untuk memastikan tidak terjadi pembelian berulang yang tidak wajar, penimbunan, ataupun penyaluran BBM yang menyimpang dari ketentuan.
Meski demikian, berbagai dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan penyelidikan oleh instansi berwenang.
Selain persoalan distribusi BBM, Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya turut meminta aparat menelusuri informasi mengenai dugaan keterkaitan seorang wartawan berinisial AK dengan pihak-pihak yang dicurigai terlibat dalam persoalan distribusi BBM.
Aliansi menginginkan agar setiap informasi yang berkembang diperiksa secara objektif, termasuk apabila terdapat dugaan pihak tertentu memberikan perlindungan terhadap aktivitas distribusi BBM yang tidak sesuai ketentuan.
Namun, informasi tersebut masih memerlukan verifikasi, belum dapat disimpulkan bahwa AK maupun pihak lain yang disebut telah melakukan pelanggaran hukum tanpa adanya bukti yang sah.
Karena itu, aliansi meminta aparat mengedepankan fakta, mengumpulkan bukti yang relevan, serta memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menyampaikan klarifikasi.
Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya menyampaikan tiga tuntutan utama kepada aparat penegak hukum.
Pertama, meminta Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Luwu menindaklanjuti informasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Luwu.
Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap informasi dan bukti terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu, termasuk informasi mengenai wartawan berinisial AK.
Pemeriksaan diharapkan dilakukan secara profesional dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Ketiga, mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM agar penyalurannya sesuai peruntukan dan kebutuhan masyarakat tidak terganggu oleh praktik yang terbukti melanggar aturan.
Aliansi juga meminta aparat menelusuri pola pembelian BBM di SPBU, kemungkinan transaksi berulang yang tidak wajar, serta dugaan penimbunan atau penyaluran di luar ketentuan apabila ditemukan indikasi dan bukti pendukung.
Aliansi menilai persoalan distribusi BBM perlu ditangani secara serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan yang efektif diharapkan mampu mencegah penyimpangan sekaligus memberikan kepastian mengenai penyebab antrean panjang di SPBU.
Mereka juga menegaskan bahwa profesi maupun kedudukan seseorang tidak seharusnya menjadi penghalang bagi proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti pelanggaran.
Sebaliknya, setiap tuduhan terhadap individu harus diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekadar informasi yang beredar.
“Kami mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Kapolres Luwu agar tidak menutup mata terhadap keresahan masyarakat akibat antrean panjang di SPBU. Jika ditemukan bukti adanya praktik mafia BBM dan pihak yang melindunginya, kami meminta aparat bertindak tegas tanpa pandang bulu,” demikian pernyataan Aliansi Pemerhati Migas Luwu Raya.
Aliansi menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar informasi beserta bukti pendukung disampaikan kepada instansi berwenang untuk ditelaah sesuai prosedur.
Mereka berharap penyelidikan dapat mengungkap fakta secara terang, meningkatkan pengawasan distribusi BBM, serta memastikan masyarakat memperoleh akses BBM sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga informasi ini disusun, materi yang disampaikan aliansi belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana maupun keterlibatan individu tertentu.
Konfirmasi dari pihak-pihak yang disebut dan keterangan resmi aparat penegak hukum diperlukan untuk memperoleh gambaran yang berimbang. (Rob)
