BOJONEGORO — Pemkab Bojonegoro kembali membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui program Sapa Bupati edisi VI di Pendopo Malowopati, Kamis (3/9/2026).
Mengusung tema “Menata Kota, Memudahkan Warga”, dialog bulanan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun berbagai persoalan yang mereka temui di lapangan.
Kegiatan berlangsung kondusif dan dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama Wakil Bupati Nurul Azizah.
Sejumlah pejabat Pemkab Bojonegoro, mulai dari jajaran asisten, staf ahli, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), media, hingga elemen masyarakat turut hadir.
Dialog juga dapat diikuti masyarakat secara lebih luas melalui siaran langsung kanal YouTube Pemkab Bojonegoro dan Radio Malowopati FM.
Pada edisi kali ini, pembahasan difokuskan pada program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKP CK) serta Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Dindagkop UM).
Kepala Dinas PKP CK Bojonegoro, Satito Hadi, memaparkan sejumlah bidang yang menjadi tanggung jawab instansinya.
Di antaranya penanganan trotoar, gedung, perumahan, Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga pemeliharaan.
Menurut Satito, Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan sejumlah agenda penataan ruang publik pada 2026.
Empat lokasi yang menjadi perhatian utama yakni Pasar Kota, Alun-Alun, Masjid Darussalam dan Taman Rajekwesi.
“Penataan meliputi revitalisasi Pasar Kota, Alun-Alun, Masjid Darussalam dan Taman Rajekwesi. Revitalisasi ini bertujuan mengoptimalisasi ruang publik sebagai pusat interaksi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat Bojonegoro,” jelas Satito.
Sementara itu, Kepala Dindagkop UM Bojonegoro, Mohammad Akhmadi, mengungkapkan konsep penataan Pasar Kota tidak hanya menyasar kondisi fisik bangunan.
Pemerintah juga ingin mengubah citra pasar tradisional agar menjadi kawasan perdagangan yang lebih bersih, tertata, nyaman, dan modern.
Pada 2026, Pasar Kota Bojonegoro direncanakan direvitalisasi dan diarahkan menjadi pasar semi modern.
Konsep tersebut nantinya dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang, termasuk eskalator dan area parkir di setiap lantai.
“Di tahun 2026 ini ada revitalisasi Pasar Kota agar tampilannya jauh lebih baik, bersih, dan modern tanpa menghilangkan kearifan lokal. Ke depan, Pasar Kota diarahkan menjadi pasar semi modern yang dilengkapi fasilitas seperti eskalator dan area parkir di setiap lantai,” terang Akhmadi.
Penataan juga akan menyentuh aspek keamanan, kenyamanan, dan kesehatan lingkungan pasar.
Sistem zonasi pedagang akan diterapkan untuk mengurangi risiko kontaminasi silang.
Selain itu, pemerintah menyiapkan pengaturan sirkulasi koridor, sanitasi sesuai standar, serta pencahayaan dan sirkulasi udara yang memadai. Dalam jangka panjang, konsep pasar tematik juga masuk dalam agenda pengembangan.
Tak hanya pedagang pasar, keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) turut menjadi perhatian pemerintah.
Dindagkop UM memastikan Pemkab Bojonegoro telah menyiapkan titik-titik kawasan ekonomi kerakyatan yang dinilai lebih representatif.
Pemerintah menilai PKL tetap memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah.
Karena itu, penataan diharapkan tidak hanya memindahkan aktivitas perdagangan, tetapi juga menciptakan kawasan kota yang tertib tanpa mematikan aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kami sangat terbuka terhadap saran dan masukan dari masyarakat demi meningkatkan kenyamanan dan ketertiban kota, khususnya pada kawasan pasar di Bojonegoro,” ujar Akhmadi.
Program Sapa Bupati sendiri menjadi salah satu kanal komunikasi Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Melalui dialog yang digelar setiap bulan tersebut, masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan persoalan dan usulan secara langsung kepada pemerintah daerah.
Aspirasi yang disampaikan menjadi bahan bagi pemerintah untuk merumuskan respons dan kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi di lapangan.
Dengan pola komunikasi dua arah tersebut, Sapa Bupati diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga menjadi ruang partisipasi publik dalam mengawal pembangunan dan penataan Kabupaten Bojonegoro. (er)
