BOJONEGORO – Pemerintah Desa Kedungadem, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menghadapi tantangan besar dalam perencanaan pembangunan tahun 2027.
Pasalnya, alokasi Dana Desa (DD) yang selama ini menjadi tulang punggung pembangunan desa diperkirakan mengalami penurunan drastis hingga sekitar 70 persen.
Kondisi tersebut disampaikan langsung Kepala Desa Kedungadem, Agus Hari Purwanto, saat membuka Musyawarah Desa (Musdes) Perencanaan Pembangunan Desa sekaligus pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Tahun 2027 di Balai Desa Kedungadem, Selasa (23/6/2026).
Di hadapan unsur Forkopimcam, BPD, perangkat desa, pendamping desa, Dinas Kesehatan, Koperasi Desa Merah Putih, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga para ketua RT dan RW, Agus mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga semangat kebersamaan dalam menghadapi keterbatasan anggaran.
Menurutnya, Musdes adalah forum penting untuk menyusun arah pembangunan desa berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.
“Musyawarah ini menjadi kesempatan bagi seluruh elemen masyarakat untuk menyampaikan usulan dan menentukan prioritas pembangunan yang benar-benar dibutuhkan warga,” ujar Agus.
Dalam kesempatan tersebut, Agus mengungkapkan bahwa Dana Desa yang sebelumnya mencapai lebih dari Rp1 miliar diperkirakan hanya tersisa sekitar Rp300 juta pada tahun 2027.
Penurunan signifikan itu dipastikan akan berdampak terhadap pelaksanaan berbagai program pembangunan di desa.
Meski demikian, Pemerintah Desa Kedungadem memastikan roda pembangunan tetap berjalan dengan menerapkan sistem skala prioritas.
Setiap usulan pembangunan akan diseleksi berdasarkan tingkat urgensi, manfaat bagi masyarakat, serta kemampuan keuangan desa.
“Kami harus lebih selektif dalam menentukan program. Dengan anggaran yang terbatas, kegiatan yang benar-benar mendesak akan menjadi prioritas utama dalam APBDes,” tegasnya.
Agus menambahkan, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat langsung direalisasikan melalui Dana Desa.
Karena itu, pemerintah desa akan berupaya mencari alternatif sumber pembiayaan lain, baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, maupun program bantuan yang tersedia.
Dia berharap masyarakat dapat memahami situasi yang terjadi dan tetap mendukung pembangunan desa melalui budaya gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama warga Kedungadem.
“Kami akan terus berupaya memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui berbagai peluang pendanaan. Dukungan dan kebersamaan warga menjadi modal penting agar pembangunan tetap berjalan,” katanya.
Sementara itu, Pendamping Desa Faisal menjelaskan bahwa Musdes merupakan tahapan penting dalam penyusunan RKP Desa Tahun 2027.
Seluruh aspirasi dan usulan masyarakat yang masuk akan melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan menjadi program prioritas pembangunan.
Menurutnya, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sangat menentukan keberhasilan pembangunan desa karena program yang disusun akan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan warga.
“Setiap usulan akan dibahas sesuai regulasi yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa. Harapannya, program yang dihasilkan benar-benar bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara efektif,” jelas Faisal.
Melalui Musdes tersebut, Pemerintah Desa Kedungadem berkomitmen menjaga proses pembangunan tetap berjalan secara transparan, partisipatif, dan berkelanjutan meskipun menghadapi tantangan besar akibat berkurangnya alokasi Dana Desa pada tahun mendatang. (er)
