BOJONEGORO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan apresiasi terhadap capaian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun di balik sejumlah indikator positif yang berhasil dicapai, Fraksi Gerindra juga menyampaikan sejumlah catatan strategis untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan.
Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi Gerindra, Maftukhan, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025, Senin (22/6/2026).
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra menyampaikan penghargaan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro beserta seluruh jajaran pemerintah daerah atas kerja keras mereka dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025.
Menurut Fraksi Gerindra, laporan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen penting untuk mengukur keberhasilan program pemerintah sekaligus menjadi bahan evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.
Dari sisi pendapatan daerah, Fraksi Gerindra menilai capaian Pemkab Bojonegoro sangat membanggakan.
Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat mencapai Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target sebesar Rp5,853 triliun.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menunjukkan tren positif. Dari target sekitar Rp1,064 triliun, realisasinya mencapai Rp1,147 triliun atau 107,77 persen.
Angka tersebut meningkat sekitar Rp202,8 miliar atau 21,48 persen dibandingkan capaian tahun 2024.
Atas capaian tersebut, Fraksi Gerindra mendorong pemerintah daerah untuk terus menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensial melalui berbagai inovasi dan optimalisasi sektor ekonomi daerah.
“Potensi pendapatan alternatif harus terus dikembangkan secara kreatif dan inovatif agar kemandirian fiskal daerah semakin kuat,” tegas Maftukhan.
Di sisi belanja daerah, realisasi anggaran mencapai Rp6,420 triliun atau 81,50 persen dari total plafon anggaran sebesar Rp7,877 triliun.
Meski secara umum pelaksanaan APBD dinilai berjalan baik, Fraksi Gerindra menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Salah satunya adalah belum optimalnya penerapan sistem anggaran berbasis kinerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya sinkronisasi antara program kegiatan dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dinilai dapat mengurangi efektivitas penggunaan anggaran.
Tak hanya itu, pengawasan terhadap proyek-proyek fisik juga dinilai harus diperketat. Gerindra meminta pemerintah daerah memastikan setiap pembangunan memiliki kualitas yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya mengakomodasi hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam penyusunan program pembangunan daerah.
Menurut mereka, usulan masyarakat dari tingkat desa harus menjadi prioritas agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan riil warga.
Dalam pandangannya, Gerindra juga mendorong agar pendapatan daerah yang terus meningkat dapat diarahkan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Perluasan infrastruktur jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan disebut sebagai sektor yang harus mendapat perhatian lebih, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini masih minim tersentuh pembangunan.
Selain menyoroti pendapatan dan belanja daerah, Fraksi Gerindra juga memberikan perhatian khusus terhadap besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025.
Menurut Gerindra, tingginya SiLPA menunjukkan adanya kapasitas pendapatan yang cukup baik, namun di sisi lain mengindikasikan bahwa penyerapan anggaran masih belum optimal.
Karena itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah.
Hasil evaluasi tersebut diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dan pengalokasian anggaran pada tahun berikutnya.
Gerindra juga menilai bahwa dari sisi perencanaan anggaran, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren yang cukup positif.
Target-target yang ditetapkan relatif realistis dan mampu dicapai dengan baik.
Meski demikian, mereka mendorong adanya peningkatan kreativitas dan kolaborasi lintas OPD untuk mempercepat optimalisasi potensi daerah yang belum tergarap maksimal.
Fraksi Gerindra bahkan mengusulkan agar pemerintah daerah melakukan kajian komprehensif terhadap seluruh potensi pendapatan daerah.
Langkah tersebut dinilai penting agar target pendapatan yang ditetapkan pada tahun-tahun mendatang semakin akurat, terukur, dan sesuai kondisi riil di lapangan.
Mengakhiri pandangan umumnya, Fraksi Gerindra menyatakan dapat menerima Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2025 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Gerindra berharap seluruh catatan dan rekomendasi yang disampaikan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga menjadi komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pembangunan Bojonegoro yang semakin maju, makmur, dan berkelanjutan. (er)
