BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro memberikan apresiasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Namun di balik sejumlah prestasi yang diraih, PKB juga menyampaikan sejumlah catatan kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah ke depan.
Pandangan umum tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKB, Sutikno, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro, Senin (22/6/2026), saat membahas Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Sebelum memasuki substansi pembahasan, Fraksi PKB menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bojonegoro Setyo Wahono atas penghargaan Best Regional Leaders Award 2026 for Economic Development and Financial Inclusion yang diterima di Yogyakarta pada 19 Juni 2026.
PKB juga mengapresiasi keberhasilan Pemkab Bojonegoro mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 12 tahun berturut-turut.
Menurut PKB, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Dalam aspek pendapatan daerah, Fraksi PKB menilai kinerja Pemkab Bojonegoro sangat menggembirakan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 mencapai Rp6,469 triliun atau 110,51 persen dari target sebesar Rp5,853 triliun.
Capaian positif juga terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terealisasi sebesar Rp1,147 triliun atau 107,77 persen dari target.
Bahkan, PAD mengalami pertumbuhan sebesar 21,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
PKB memberikan apresiasi atas keberhasilan sektor pajak daerah yang mampu mencapai 111,76 persen dari target, serta realisasi lain-lain PAD yang sah yang mencapai 146,13 persen.
Meski demikian, Fraksi PKB mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlalu bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Menurut mereka, Bojonegoro perlu terus memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali berbagai potensi PAD yang masih belum tergarap secara maksimal.
“OPD pengelola pendapatan harus semakin inovatif dan adaptif dalam mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan daerah agar kontribusi PAD terus meningkat setiap tahun,” tegas Sutikno.
Di sektor belanja daerah, PKB mencatat realisasi belanja mencapai Rp6,420 triliun atau 81,50 persen dari total anggaran sebesar Rp7,877 triliun.
Namun terdapat beberapa sektor yang menjadi perhatian khusus. Salah satunya adalah realisasi belanja modal yang hanya mencapai 70,98 persen dan belanja bantuan sosial sebesar 66,96 persen.
Fraksi PKB menilai rendahnya penyerapan pada dua sektor tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius.
Pemerintah daerah diminta mempercepat proses lelang proyek dan verifikasi penerima bantuan sejak awal tahun agar manfaat pembangunan maupun bantuan sosial dapat segera dirasakan masyarakat.
Selain itu, PKB juga menyoroti realisasi Belanja Subsidi yang dinilai sangat rendah.
Dari pagu anggaran sebesar Rp200 juta, realisasinya hanya mencapai sekitar Rp34 juta atau 17,40 persen.
Fraksi PKB mempertanyakan penyebab rendahnya serapan anggaran subsidi tersebut.
Mereka meminta pemerintah daerah menjelaskan apakah kendala berasal dari regulasi teknis, proses verifikasi penerima manfaat, atau justru karena perencanaan program yang kurang matang sejak awal.
Sementara itu, pada sisi pembiayaan daerah, PKB menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang mencapai Rp2,073 triliun.
Menurut Fraksi PKB, meskipun besarnya SiLPA dipengaruhi oleh tingginya pendapatan daerah dan efisiensi belanja, kondisi tersebut tetap perlu menjadi perhatian.
Perencanaan anggaran yang lebih akurat dinilai penting agar dana yang tersedia dapat lebih cepat berputar dan memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Meski memberikan sejumlah catatan evaluatif, Fraksi PKB menegaskan dukungannya terhadap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat.
PKB juga menyatakan siap melanjutkan pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 pada tahap berikutnya bersama komisi-komisi DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Melalui sinergi antara legislatif dan eksekutif, Fraksi PKB berharap pembangunan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan semakin efektif, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. (er)
