Daerah

Bupati Wahono Medhayoh, Dorong BUMDes Napis Bojonegoro Jadi Off-taker Hasil Tani

aksesadim01
×

Bupati Wahono Medhayoh, Dorong BUMDes Napis Bojonegoro Jadi Off-taker Hasil Tani

Sebarkan artikel ini
IMG 20261002 WA0014

BOJONEGORO – Berbagai persoalan pembangunan di Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro, dibahas langsung bersama Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam agenda Bupati Medhayoh, Kamis (1/10/2026).

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialog bersama warga dan pemerintah desa tersebut menjadi ruang untuk menyerap aspirasi secara langsung.

Sejumlah kebutuhan masyarakat mengemuka, mulai dari akses jalan, jembatan, ketersediaan air, hingga penguatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bupati Bojonegoro Setyo Wahono mengatakan, kondisi geografis menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan Desa Napis.

Wilayah desa yang luas dengan permukiman yang tersebar serta jumlah penduduk yang hampir mencapai 9.000 jiwa membuat pelayanan dan pembangunan membutuhkan penanganan yang menyesuaikan karakter wilayah.

“Karena wilayahnya luas dan jaraknya berjauhan, tentu ada banyak problem dan persoalan yang harus kita perhatikan bersama,” kata Setyo Wahono.

Salah satu opsi yang saat ini diusulkan adalah pemekaran Desa Napis menjadi dua atau tiga desa.

Namun, Bupati menegaskan bahwa usulan tersebut masih dalam proses dan belum menjadi keputusan final.

Selain persoalan luas wilayah, keterbatasan tanah kas desa juga menjadi perhatian.

Desa Napis diketahui hanya memiliki sekitar 28 hektare tanah kas desa, sementara jumlah penduduknya cukup besar.

Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk mencari sumber-sumber ekonomi baru yang dapat memperkuat kapasitas desa sekaligus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Setyo Wahono pun mendorong agar BUMDes di Napis tidak hanya menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga mengambil peran dalam memperkuat rantai ekonomi masyarakat, khususnya sektor pertanian.

Menurutnya, BUMDes dapat dikembangkan sebagai off-taker atau pihak yang membantu menyerap dan menyalurkan hasil pertanian warga.

“BUMDes bisa menjadi off-taker untuk distribusi hasil pertanian. Ini penting agar hasil pertanian masyarakat dapat terserap dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga,” ujarnya.

Persoalan lain yang turut dibahas adalah kebutuhan air serta infrastruktur yang mendukung aktivitas pertanian.

Pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat dinilai perlu memperkuat koordinasi agar persoalan tersebut dapat ditangani secara bertahap sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan maupun gagasan penyelesaian persoalan di wilayahnya.

“Bapak Ibu kalau ingin bertanya, memberikan solusi, ataupun menyampaikan apa yang memang dibutuhkan masyarakat, insya Allah kami akan berusaha untuk bisa membangun,” tutur Setyo Wahono.

Dalam kesempatannya, Kepala Desa Napis Mulyono menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap pembangunan di wilayahnya.

Mulyono menjelaskan, Desa Napis memiliki wilayah yang cukup luas dengan 11 dusun.

Kondisi tersebut membuat kebutuhan infrastruktur, terutama jalan, menjadi salah satu persoalan penting yang dirasakan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih karena pada tahun ini telah dianggarkan pembangunan dan peningkatan ruas jalan di wilayah Napis. Pembangunan tersebut sangat berarti bagi masyarakat karena akan memperlancar akses dan aktivitas warga,” ungkapnya.

Menurut Mulyono, pembangunan infrastruktur di Napis masih membutuhkan perhatian secara berkelanjutan, terutama di kawasan timur desa.

Menjelang musim hujan, kondisi sejumlah jalan dan jembatan juga menjadi perhatian pemerintah desa karena berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Ia berharap pemerintah daerah dapat membantu mencari solusi terhadap sejumlah akses yang tidak berada dalam kewenangan jalan kabupaten.

“Kami juga mohon dukungan terkait pembangunan jembatan dan akses jalan di beberapa wilayah yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena sebagian akses tersebut bukan merupakan kewenangan jalan kabupaten, kami berharap pemerintah dapat membantu mencarikan solusi dan memberikan perhatian agar kebutuhan masyarakat tetap dapat ditangani,” jelasnya.

Mulyono menilai perhatian pemerintah daerah terhadap Desa Napis memberikan dorongan bagi masyarakat untuk terus meningkatkan pembangunan desa.

Dia juga berharap koordinasi antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten dapat terus diperkuat sehingga kebutuhan infrastruktur maupun persoalan lainnya dapat ditangani secara bertahap.

“Atas nama Pemerintah Desa Napis dan seluruh masyarakat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati atas perhatian dan pembangunan yang telah diberikan. Kami juga mohon arahan, saran, dan petunjuk untuk kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Desa Napis,” pungkas Mulyono. (er)