BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kembali turun langsung menyerap aspirasi masyarakat melalui agenda Medhayoh Bupati.
Kali ini, Desa Napis, Kecamatan Tambakrejo, menjadi tempat dialog antara Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama masyarakat, Kamis (1/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan yang berkaitan dengan pembangunan daerah dibahas secara langsung.
Mulai dari konektivitas jalan dan jembatan, pendidikan, bantuan sosial, pertanian, hingga berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Bupati Setyo Wahono hadir bersama jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kehadiran mereka menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mendengar langsung persoalan warga sekaligus menjelaskan program pembangunan yang tengah dan akan dilaksanakan.
Salah satu perhatian utama berada pada sektor infrastruktur.
Pemkab Bojonegoro mengalokasikan sekitar Rp4,8 miliar melalui P-APBD 2026 untuk sejumlah pekerjaan infrastruktur di wilayah tersebut.
Anggaran itu antara lain diarahkan untuk rekonstruksi jalan ruas Desa Boti, percepatan penanganan jalur Napis-Tawaran dan Napis-Watujago dengan total panjang sekitar 7 kilometer, serta pengerjaan jembatan darurat Koripan.
Selain itu, terdapat 25 titik kegiatan fisik yang mencakup pembangunan maupun penanganan jalan, jembatan, drainase, dan tembok penahan tanah (TPT).
Pemkab juga melakukan penyederhanaan mekanisme penyaluran Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) 2026 menjadi satu kali tahap pencairan.
Kebijakan tersebut ditujukan untuk membantu memperlancar proses administrasi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan di tingkat desa.
Tidak hanya infrastruktur, persoalan pendidikan turut menjadi pembahasan penting dalam Medhayoh Bupati.
Pemkab Bojonegoro menyampaikan sejumlah program beasiswa yang terus diperluas untuk meningkatkan akses pendidikan masyarakat.
Program tersebut meliputi Beasiswa Prestasi, Satu Desa 10 Sarjana, beasiswa pondok pesantren, hingga bantuan tugas akhir senilai Rp2,5 juta.
Dukungan pendidikan juga diperkuat melalui P-APBD 2026.
Pemerintah daerah memberikan bantuan Rp1 juta per siswa kepada 2.937 pelajar SLTA/SMK dari keluarga kurang mampu yang masuk desil 1 hingga 5.
Pemkab Bojonegoro juga terus berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terkait tata kelola pembiayaan pendidikan pada sekolah negeri maupun swasta.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan lain turut mencuat.
Di antaranya kepastian insentif bagi marbot dan takmir, percepatan pencairan BPDGS Madrasah, serta pembenahan proses verifikasi penerima bantuan sosial sembako.
Warga juga menyampaikan usulan mengenai pengalihan santunan duka menjadi perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi petani rentan.
Persoalan ketersediaan pupuk serta pengawasan penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian dari aspirasi yang dibahas.
Usai agenda dialog, Bupati Setyo Wahono juga mengunjungi SMPN 1 Tambakrejo.
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi sejumlah bangunan sekolah yang mengalami kerusakan.
Setyo Wahono memastikan kondisi tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penanganan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Penanganan infrastruktur sekolah, termasuk kemungkinan revitalisasi, diarahkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa.
Kegiatan kemudian berlanjut di kawasan Taman Embung Napis.
Dalam perjalanan, Setyo Wahono menyempatkan berhenti dan berdialog langsung dengan masyarakat.
Pertemuan berlangsung secara informal, warga dapat menyampaikan kondisi dan persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada kepala daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Setyo Wahono juga menyerahkan bantuan secara simbolis kepada sejumlah masyarakat yang membutuhkan.
Agenda Medhayoh Bupati menjadi salah satu sarana Pemkab Bojonegoro untuk membangun komunikasi dua arah dengan masyarakat.
Aspirasi yang disampaikan warga menjadi bahan dalam penyusunan sekaligus pelaksanaan program pembangunan daerah.
Pemkab Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, mendengar kebutuhan warga, serta menindaklanjuti berbagai persoalan secara bertahap sesuai kewenangan dan skala prioritas pembangunan. (Pro/er)
