BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai mempercepat pembenahan data penerima bantuan sosial melalui digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Langkah tersebut ditandai dengan Sosialisasi Percepatan Digitalisasi Data Perlindungan Sosial dan IKD bagi calon agen Perlinsos yang berlangsung di Pendopo Malowopati, Senin (24/8/2026).
Sebanyak 214 pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan 50 ASN atau PLO Dinas Sosial mengikuti sosialisasi tahap awal.
Ke depan, kegiatan ini akan diperluas kepada masyarakat, terutama untuk mendorong aktivasi IKD.
Program digitalisasi Perlinsos menyasar penerima bantuan sosial Program Sembako dan PKH.
Bojonegoro menjadi salah satu dari 109 kabupaten/kota yang masuk dalam perluasan uji coba digitalisasi bantuan sosial pada 2026.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci agar bantuan pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurutnya, perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat berlangsung dinamis.
Karena itu, pembaruan data tidak cukup hanya dilakukan secara berkala, tetapi harus dapat mengikuti perubahan yang terjadi di lapangan.
“Kalau dulu pemutakhiran data butuh waktu, insyaAllah nanti dengan sarana IKD ini akan ada percepatan dalam pemutakhiran data,” ujar Nurul.
Ia menyebut pendamping PKH, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga petugas Dinas Sosial memiliki posisi penting dalam proses tersebut.
Mereka bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga dapat membantu memastikan informasi dalam sistem sesuai kondisi sebenarnya.
Nurul juga meminta agar perubahan administrasi kependudukan tidak langsung dimaknai sebagai perubahan kondisi ekonomi keluarga.
Salah satu contohnya ketika sebuah keluarga membuat Kartu Keluarga (KK) baru.
Perubahan administrasi tersebut harus dianalisis secara menyeluruh agar tidak otomatis membuat seseorang masuk kategori keluarga miskin apabila kondisi ekonominya sebenarnya masih tergolong mampu.
“Ini yang butuh penajaman. Kita ingin data yang baik dan benar, data yang tepat sasaran, dan data yang tidak merugikan mereka yang seharusnya berhak tetapi menjadi tidak berhak,” tegasnya.
Menurut Nurul, ketepatan data perlindungan sosial bukan hanya menjadi tugas Dinas Sosial, melainkan tanggung jawab bersama.
Data yang tidak sesuai kondisi terkini berpotensi menimbulkan dua persoalan.
Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan bisa kehilangan haknya, sementara warga yang sudah tidak memenuhi kriteria justru masih tercatat sebagai penerima.
Karena itu, digitalisasi diharapkan mampu membuat proses pembaruan informasi lebih cepat sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bojonegoro Agus Susetyo Hardiyanto mengatakan sosialisasi tersebut merupakan tahap awal untuk menyiapkan agen Perlinsos di daerah.
Peserta dibekali pemahaman mengenai kebijakan dan mekanisme Perlinsos berbasis digital, penggunaan portal Perlinsos, registrasi dan sanggah, hingga pemanfaatan IKD untuk mendukung verifikasi serta autentikasi data.
“Harapannya Dinas Sosial atau pilar-pilar di Dinas Sosial ini bersama-sama memahami dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lanjutan terkait digitalisasi Perlinsos, utamanya pembentukan agen-agen Perlinsos,” jelas Agus.
Para calon agen nantinya tidak hanya membantu proses administrasi.
Mereka juga akan menjadi penghubung penting antara masyarakat dengan pemerintah.
Tugasnya antara lain membantu registrasi dan proses sanggah, memberikan edukasi, menjelaskan hasil atau proses kelayakan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mendukung komunikasi antara masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan dan pemerintah daerah.
Pemkab Bojonegoro berharap digitalisasi Perlinsos dapat mempercepat pendataan, verifikasi, registrasi, sekaligus pemutakhiran data penerima bantuan.
Dengan begitu, penyaluran bantuan sosial diharapkan semakin transparan dan tepat sasaran sesuai kondisi masyarakat terkini. (Er)
