ORBIT NASIONAL – Kasus siswa mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi gunjingan.
Kejadian yang muncul berulang di sejumlah daerah memunculkan pertanyaan lebih besar, apakah persoalannya hanya terletak pada pelaksanaan, atau ada yang perlu dibenahi dari model penyelenggaraan program.
Sejumlah langkah telah dilakukan pemerintah, mulai dari pemeriksaan dapur, evaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penghentian sementara unit yang bermasalah hingga penguatan standar keamanan pangan.
Namun, menurut CEO Promedia Group Agus Sulistriyono, evaluasi seharusnya tidak berhenti pada persoalan teknis.
Salah satu hal yang layak dikaji adalah kapasitas produksi dapur MBG yang dapat mencapai ribuan porsi dalam sehari.
Mengelola ribuan porsi makanan dalam waktu terbatas bukan pekerjaan sederhana.
Mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pemotongan, proses memasak, pemorsian hingga pengiriman ke sekolah harus dilakukan secara berurutan dan terkontrol.
Semakin besar kapasitas produksi, semakin panjang pula rantai proses yang harus diawasi.
Karena itu, muncul pertanyaan apakah satu dapur dengan kapasitas sekitar 3.000 porsi merupakan model paling efektif sekaligus aman untuk program MBG.
Menurut Agus, persoalan keamanan pangan tidak cukup hanya dilihat dari sertifikasi, standar operasional prosedur (SOP) atau jumlah petugas, skala produksi juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.
Salah satu gagasan yang ditawarkan adalah membagi kapasitas dapur besar menjadi beberapa unit yang lebih kecil.
Misalnya, satu dapur yang melayani 3.000 porsi dipecah menjadi enam dapur dengan kapasitas sekitar 500 porsi per unit. Angka tersebut bukan batas mutlak karena dapat disesuaikan dengan kondisi wilayah.
Konsep utamanya adalah desentralisasi produksi, dengan jumlah porsi yang lebih sedikit, pengelolaan bahan baku, proses memasak, pemorsian hingga pengawasan dinilai lebih mudah dilakukan.
Lokasi dapur yang lebih dekat dengan sekolah juga berpotensi memperpendek jalur distribusi.
Dampaknya pun bisa lebih terbatas apabila terjadi persoalan pada salah satu dapur.
Gangguan pada satu unit tidak otomatis berimbas terhadap ribuan penerima manfaat.
Namun, dapur berkapasitas kecil bukan berarti otomatis aman.
Standar kebersihan dan keamanan pangan tetap harus diterapkan secara ketat.
Dengan kata lain, yang dikurangi adalah kapasitas produksi, bukan standar pengawasannya.
Selain persoalan keamanan pangan, model dapur MBG juga menyentuh aspek ekonomi.
Pengelolaan dapur dengan kapasitas ribuan porsi membutuhkan modal yang tidak sedikit.
Pelaku harus memiliki tempat, peralatan memasak, kendaraan distribusi, tenaga kerja serta modal kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional.
Kondisi tersebut berpotensi membuat pelaku usaha bermodal besar lebih mudah masuk dibandingkan UMKM dengan kemampuan modal terbatas.
Padahal, program MBG memiliki perputaran anggaran yang besar dan melibatkan kebutuhan bahan pangan dalam jumlah tinggi.
Selama ini UMKM memang dapat mengambil peran sebagai pemasok bahan baku.
Petani, peternak, pedagang dan pelaku usaha lokal bisa memasok berbagai kebutuhan dapur.
Namun, menurut gagasan tersebut, keterlibatan UMKM seharusnya tidak berhenti sebagai pemasok.
Jika kapasitas dapur besar dibagi menjadi sejumlah unit yang lebih kecil, peluang pengelolaan juga dapat tersebar lebih luas.
Pelaku katering lokal, koperasi, kantin sekolah, BUMDes, kelompok usaha masyarakat hingga pengusaha muda di daerah berpotensi mengambil bagian.
Dengan demikian, manfaat program tidak hanya dirasakan melalui makanan bergizi yang diterima siswa, tetapi juga melalui terbukanya aktivitas ekonomi di tingkat lokal.
Konsep tersebut pada dasarnya ingin membuat uang negara yang berputar melalui MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas kepada masyarakat.
Pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional (BGN) dinilai dapat menjadi momentum untuk melakukan evaluasi lebih menyeluruh terhadap penyelenggaraan MBG.
Evaluasi tidak hanya diarahkan pada pencarian penyebab insiden, penertiban dapur bermasalah atau penambahan persyaratan administrasi dan sertifikasi.
Skala produksi, jarak distribusi, kemampuan pengawasan serta akses UMKM terhadap peluang usaha juga dinilai layak masuk dalam pembahasan.
Model yang dibayangkan adalah jaringan dapur dengan kapasitas lebih kecil dan tersebar di sekitar wilayah penerima manfaat.
Setiap dapur tetap wajib memenuhi standar keamanan pangan nasional serta berada dalam pengawasan yang ketat.
Jika model tersebut dapat diterapkan secara tepat, ada dua tujuan yang ingin dicapai sekaligus, yakni mempersempit risiko dalam proses produksi dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang MBG bukan sekadar dapur mana yang bermasalah dan harus ditutup.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah model dapur berkapasitas ribuan porsi memang merupakan pilihan paling tepat.
Memecah kapasitas produksi, memperketat standar, memperpendek distribusi dan memperluas kesempatan bagi pelaku usaha lokal menjadi salah satu gagasan yang layak dikaji dalam evaluasi program MBG ke depan. (dpw)
