BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai bergerak cepat menghadapi ancaman kemarau panjang yang diprediksi melanda pada tahun 2026.
Dampaknya tidak main-main, mulai dari sektor pertanian hingga krisis air bersih di pedesaan.
Langkah antisipatif ini mengemuka dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, Pendamping Desa, dan Penggiat Desa Tahun 2026 yang digelar di Ruang Angling Dharma, dan dihadiri langsung Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, bersama jajaran OPD serta para pemangku kepentingan desa, Rabu (22/4/2026).
Dalam arahannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa fenomena perubahan iklim, khususnya El Nino, menjadi faktor utama yang perlu diwaspadai.
Ia menyebut, musim kemarau diperkirakan mulai terasa pada akhir Mei 2026 dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga September.
“Berdasarkan hasil pemetaan, ada sekitar 93 desa yang berpotensi mengalami kekeringan. Ini harus kita antisipasi sejak sekarang,” tegasnya.
Untuk meminimalkan dampak di sektor pertanian, Pemkab Bojonegoro mendorong percepatan masa tanam padi pada periode Maret hingga Mei.
Strategi ini diharapkan mampu menjaga produktivitas petani agar tetap bisa panen sebelum kemarau mencapai puncaknya.
Tak hanya itu, petani juga didorong melakukan diversifikasi tanaman.
Komoditas seperti jagung dan tembakau dinilai lebih tahan terhadap kondisi minim air, sehingga menjadi alternatif yang lebih aman saat musim kering berlangsung.
Di sisi lain, persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian serius.
Sejumlah desa dalam forum tersebut mengusulkan pembangunan sumur bor serta optimalisasi sumber air lokal sebagai solusi jangka panjang.
Wakil Bupati menekankan bahwa penanganan kekeringan tidak bisa hanya mengandalkan distribusi air bersih melalui dropping.
Menurutnya, diperlukan langkah strategis berbasis data dan potensi lokal agar penanganan lebih efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus bergerak dengan perencanaan matang, berbasis data, dan melibatkan semua pihak. Dengan begitu, dampak kemarau panjang bisa ditekan semaksimal mungkin,” ujarnya.
Selain fokus pada ancaman kekeringan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas aparatur desa, terutama dalam meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial serta mendorong pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.
Dengan kolaborasi lintas sektor yang terus diperkuat, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro optimistis desa-desa di wilayahnya mampu menghadapi tantangan kemarau panjang 2026 secara lebih tangguh, adaptif, dan siap. (Pro/er)
