BOJONEGORO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bojonegoro akhirnya menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun di balik persetujuan itu, Golkar menyampaikan sejumlah catatan tegas yang dinilai perlu menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Pendapat akhir fraksi dibacakan oleh juru bicara Annafiy Aisya Sahila, SH, dalam rapat paripurna Rabu (26/11/2025) bersama seluruh unsur DPRD dan jajaran eksekutif.
Dalam penyampaiannya, Annafiy menegaskan bahwa berbagai pandangan dan catatan fraksi sebelumnya adalah bentuk tanggung jawab terhadap proses perencanaan pembangunan, khususnya dalam memastikan APBD 2026 benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Golkar mengapresiasi jawaban Bupati Bojonegoro terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi serta kerja keras Badan Anggaran DPRD dan TAPD yang telah menuntaskan pembahasan APBD 2026.
Namun, Golkar menilai masih ada banyak hal yang perlu dibenahi agar APBD yang disusun mampu berjalan efektif. Fraksi ini menegaskan bahwa seluruh proses perencanaan anggaran tahun 2026 harus mendukung visi besar pembangunan, yakni, Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, SDM Berkualitas, dan Pembangunan yang Tuntas.
1. Ketidaksesuaian KUA-PPAS dengan R-APBD
Golkar menyoroti dinamika perubahan antara KUA-PPAS dan R-APBD yang dinilai tidak semestinya terjadi. Mereka meminta agar regulasi dipedomani secara ketat agar tidak menimbulkan masalah administratif di kemudian hari.
2. Penyerapan Anggaran yang Selalu Rendah
Fraksi Golkar memberi “peringatan halus” bahwa efektivitas lebih penting daripada angka besar dalam APBD. Rendahnya serapan anggaran tahun-tahun sebelumnya dinilai harus menjadi evaluasi nyata agar perencanaan 2026 lebih matang dan tepat sasaran.
3. Ekonomi Daerah & Stabilitas Harga
Golkar meminta Pemkab menghadirkan program konkret untuk menjaga stabilitas harga, mengontrol inflasi, dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Penguatan UMKM dan ketahanan pangan menjadi dua aspek yang ditekankan.
4. Sinkronisasi dengan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029
APBD 2026 harus mendukung agenda nasional, seperti, peningkatan SDM unggul, transformasi layanan kesehatan, reformasi birokrasi dan digitalisasi, pembangunan infrastruktur dasar, dan pengentasan kemiskinan.
5. Birokrasi Harus Lebih Cepat dan Efisien
Golkar meminta debirokratisasi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diterapkan melalui pemangkasan prosedur dan percepatan layanan, termasuk digitalisasi.
6. SILPA Berpotensi Melebar
Fraksi Golkar meyakini SILPA 2026 kemungkinan lebih besar dari estimasi awal. Hal ini dinilai sebagai tanda masih perlunya perbaikan perencanaan dan ketepatan penjadwalan program.
7. APBD Harus Mulai Berjalan Sejak Awal Tahun
Golkar menekankan pentingnya realisasi anggaran dimulai sejak Januari agar pembangunan berjalan cepat dan masyarakat merasakan manfaat lebih awal.
“Dengan mempertimbangkan berbagai masukan dan dinamika pembahasan, Fraksi Golkar menyatakan resmi menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro 2026 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” ungkap Annafiy Aisya Sahila.
Fraksi Golkar menyebut APBD ini akan menjadi instrumen fiskal utama dalam mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur, dan Membanggakan. (er)
