BOJONEGORO – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai upaya meningkatkan gizi anak sekolah kini justru menuai sorotan tajam.
Sejumlah kasus keracunan di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan membuat orang tua was-was, bahkan mulai mempertanyakan kualitas makanan yang disajikan.
Berdasarkan laporan dari berbagai sumber, menu MBG yang sampai ke tangan siswa kerap dikeluhkan. Mulai dari makanan yang hambar tanpa rasa, lauk yang masih mentah, tekstur alot, hingga berbau amis.
Kondisi ini tentu berlawanan dengan semangat program yang seharusnya menyehatkan, bukan membahayakan.
Menanggapi hal ini, Bagas, Sekretaris dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Lodewyk Pusung menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat, bila ditemukan adanya indikasi penyimpangan anggaran, maka langkah hukum perlu ditempuh.
“Kalau memang benar ada temuan yang merugikan keuangan negara, itu bisa langsung dilaporkan ke polisi setempat. Itu jelas-jelas korupsi,” tegas Bagas, Rabu (24/9/2025).
Ia juga mengingatkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak bekerja sepihak dalam menentukan menu makanan.
Menurutnya, pihak sekolah juga harus dilibatkan aktif dalam penyusunan menu agar sesuai dengan selera siswa.
“SPPG tidak boleh menekan atau membuat keputusan sepihak. Kepala SPPG harus aktif berkoordinasi dengan sekolah untuk menentukan menu yang disukai anak-anak. Tujuannya agar makanan tidak mubazir dan benar-benar dimakan,” tambahnya.
Kasus keracunan yang muncul belakangan ini membuat banyak orang tua khawatir melepas anaknya mengikuti program makan gratis. Kekhawatiran bukan hanya soal kualitas rasa, tapi juga keamanan pangan.
Masyarakat berharap, pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari pengadaan bahan, proses memasak, distribusi, hingga mekanisme pengawasan. Sebab, jika dibiarkan, program mulia ini justru bisa kehilangan kepercayaan publik. (yen)
