BOJONEGORO – Kepolisian Resor (Polres) Bojonegoro kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pada Rabu (24/9/2025), Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi turun langsung melakukan peninjauan ke Gedung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Sumodikaran, Kecamatan Dander.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menegaskan pentingnya pengawasan berlapis terhadap seluruh proses penyajian makanan, mulai dari dapur hingga ke tangan penerima manfaat. Ia menekankan agar standar Food Security benar-benar diterapkan di setiap tahap.
“Saya selalu tekankan, mulai dari proses masak, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah harus melalui quality control yang ketat. Makanan yang sampai ke anak-anak wajib higienis dan aman,” ujar AKBP Afrian.
Menurutnya, pengawasan ketat bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendasar untuk memastikan makanan bergizi benar-benar memberi manfaat, bukan menimbulkan risiko kesehatan. Ia menyebut bahwa anak-anak usia sekolah adalah prioritas utama, sehingga aspek higienitas tidak boleh ditawar.
“SPPG Polres Bojonegoro ini kita dorong jadi contoh, bagaimana makanan bisa dikelola dengan standar kesehatan terbaik sebelum sampai ke meja anak-anak,” tegasnya.
Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program strategis yang didukung penuh oleh Polri untuk membantu pemerintah meningkatkan gizi generasi muda. Melalui SPPG, Polres Bojonegoro mengambil peran aktif, bukan hanya di bidang keamanan, tetapi juga kesehatan masyarakat.
Kapolres menegaskan, dukungan Polri terhadap program pemerintah akan terus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya menjaga kondusivitas wilayah, tetapi juga berkontribusi langsung pada kesejahteraan rakyat.
“Polri siap mendukung penuh program pemerintah, termasuk MBG ini. Kesejahteraan masyarakat adalah modal utama menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Kapolres.
Peninjauan ke SPPG ini juga menjadi bagian dari evaluasi rutin yang dilakukan Polres Bojonegoro, guna memastikan seluruh fasilitas pelayanan masyarakat di bawah pengelolaan kepolisian berjalan optimal dan sesuai standar yang berlaku. (Er)
