BOJONEGORO – Keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa dinilai menjadi faktor penting untuk memastikan kebijakan pembangunan lebih inklusif dan mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
Anggota DPRD Kabupaten Bojonegoro Fraksi PDI Perjuangan, Erix Maulana Heri Kiswanto, menegaskan bahwa keterwakilan perempuan sebanyak 30 persen dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus menjadi perhatian serius dalam proses pengisian anggota BPD mendatang.
Hal tersebut disampaikan Erix saat menggelar Reses Masa Sidang III di Dukuh Parengan, Desa Sumberagung, Kecamatan Dander, Jumat (20/11/2026).
Dalam pertemuan itu, anggota DPRD Bojonegoro Komisi A tersebut menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa, khususnya pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD periode 2027-2035.
Erix mengingatkan bahwa ketentuan mengenai keterwakilan perempuan telah diatur dalam Surat Edaran Bupati Bojonegoro Nomor 140/19/412.211/2026 tentang Pelaksanaan Pengisian Keanggotaan BPD Periode 2027-2035.
Menurutnya, aturan tersebut harus dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh panitia pengisian BPD di desa agar keterlibatan perempuan tidak sekadar menjadi formalitas.
Erix menjelaskan, jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa.
Dalam setiap penetapan jumlah anggota, komposisi keterwakilan perempuan juga harus diperhatikan.
Untuk desa dengan jumlah penduduk hingga 3.000 jiwa, keanggotaan BPD ditetapkan sebanyak lima orang dengan minimal satu perempuan.
Sementara desa dengan jumlah penduduk 3.001 hingga 5.000 jiwa memiliki tujuh anggota BPD, dengan keterwakilan dua perempuan.
Sedangkan desa yang memiliki penduduk lebih dari 5.000 jiwa akan memiliki sembilan anggota BPD, termasuk tiga perempuan.
“Jumlah keanggotaan BPD ditetapkan ganjil dan harus memperhatikan keterlibatan perempuan supaya dapat mengakomodir usulan perempuan,” jelas Erix.
Ia menilai, ketentuan tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat posisi perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat desa.
Menurut Erix, keberadaan perempuan dalam BPD bukan hanya untuk memenuhi ketentuan persentase keanggotaan.
Lebih jauh, perempuan diharapkan mampu menjadi jembatan bagi berbagai aspirasi masyarakat perempuan yang selama ini belum sepenuhnya tersampaikan.
Sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian khusus di antaranya kesehatan ibu dan anak, pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga.
Keterlibatan perempuan dalam BPD juga dinilai dapat memperkuat proses perencanaan pembangunan desa, termasuk dalam menentukan program dan alokasi anggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
“Jika perempuan tidak terlibat dalam BPD, maka kebijakan desa bisa bias gender. Aspirasi perempuan tidak akan muncul dalam Musyawarah Desa dan APBDes tidak akan berpihak kepada perempuan,” tegasnya.
Erix berharap, proses pengisian BPD di seluruh desa di Bojonegoro dapat berjalan dengan memperhatikan prinsip keterwakilan, sehingga lembaga desa tersebut benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat secara lebih luas.
Dalam kesempatan reses tersebut, Erix juga menyampaikan perkembangan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa di Kabupaten Bojonegoro.
Pembahasan substansi Raperda tersebut telah dirampungkan DPRD Bojonegoro dalam rapat pada Rabu (18/11/2026).
Perubahan regulasi ini menjadi salah satu bagian penting dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.
Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian adalah persyaratan bagi calon kepala desa yang berasal dari luar desa.
Calon tersebut diwajibkan memperoleh dukungan tertulis minimal 10 persen dari jumlah pemilih di desa bersangkutan, berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu terakhir.
Selain itu, Raperda tersebut juga mengatur mekanisme apabila terdapat calon tunggal dalam pemilihan kepala desa, termasuk melalui mekanisme berkelanjutan.
Melalui kegiatan reses tersebut, Erix berharap masyarakat dapat memahami perkembangan regulasi pemerintahan desa sekaligus ikut mengawal proses pengisian BPD dan persiapan Pilkades agar berjalan sesuai ketentuan serta mengedepankan demokrasi di tingkat desa. (er)






