Infotaiment

Kabar Baik, Dana BKKD Rp190 Miliar untuk 368 Desa Bojonegoro Mulai Cair

aksesadim01
×

Kabar Baik, Dana BKKD Rp190 Miliar untuk 368 Desa Bojonegoro Mulai Cair

Sebarkan artikel ini
IMG 20261119 WA0004

BOJONEGORO – Kabar baik bagi ratusan pemerintah desa di Kabupaten Bojonegoro. Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) Tahun Anggaran 2026 mulai dicairkan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyiapkan anggaran mencapai Rp190 miliar untuk mendukung pembangunan di 368 desa.

Menariknya, mekanisme pencairan BKKD tahun ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika sebelumnya pencairan dilakukan melalui mekanisme bertahap, pada 2026 bantuan yang mulai disalurkan sejak Oktober tersebut dicairkan sekaligus sebesar 100 persen.

Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kepastian anggaran bagi pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, pemanfaatan anggaran BKKD 2026 dibagi untuk sejumlah sektor pembangunan yang ditangani empat organisasi perangkat daerah (OPD).

Dari total 368 desa penerima bantuan, alokasi terbesar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan.

Tercatat sebanyak 314 desa mendapatkan BKKD melalui Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (PU BM).

Anggaran tersebut diperuntukkan bagi pembangunan jalan, jembatan, hingga pekerjaan lanjutan infrastruktur penghubung antar wilayah.

Sementara itu, 12 desa memperoleh bantuan melalui sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya (PKP CK) untuk pembangunan sarana dan prasarana.

Kemudian, sebanyak 24 desa mendapatkan alokasi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dinpora) untuk pembangunan maupun peningkatan sarana olahraga.

Adapun 18 desa lainnya menerima BKKD melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Pemanfaatannya diarahkan untuk pembangunan fasilitas pemerintahan dan pelayanan masyarakat, seperti balai desa, kantor desa, serta pasar desa.

Pembagian tersebut menunjukkan bahwa BKKD tidak hanya difokuskan pada pembangunan jalan, tetapi juga menyentuh fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat di tingkat desa.

Pelaksanaan dan mekanisme penyaluran BKKD 2026 berpedoman pada Peraturan Bupati (Perbup) Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2026.

Regulasi tersebut merupakan perubahan atas Perbup Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro.

Melalui aturan tersebut, proses pengelolaan bantuan harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, mulai dari pengajuan, verifikasi, penetapan penerima, penyaluran, pelaksanaan kegiatan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Pemkab Bojonegoro juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana bantuan tersebut.

Setiap pemerintah desa penerima diwajibkan menggunakan anggaran sesuai peruntukan yang telah ditetapkan.

Persyaratan administrasi maupun teknis juga harus dipenuhi agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan.

Dengan alokasi mencapai Rp190 miliar, BKKD menjadi salah satu instrumen penting Pemkab Bojonegoro dalam mempercepat pemerataan pembangunan hingga tingkat desa.

Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut mampu menjawab kebutuhan infrastruktur dan fasilitas publik yang selama ini menjadi prioritas masyarakat.

Namun, besarnya anggaran juga harus diimbangi dengan pelaksanaan yang tertib, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, Pemkab Bojonegoro berkomitmen melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program BKKD.

Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap bantuan benar-benar digunakan sesuai sasaran dan memberikan manfaat nyata.

Melalui program BKKD 2026, pembangunan diharapkan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga semakin merata hingga pelosok desa.

Dengan dukungan anggaran Rp190 miliar untuk 368 desa, Pemkab Bojonegoro menargetkan peningkatan kualitas infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan. (er)