BOJONEGORO – Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro di tingkat Provinsi Jawa Timur.
Tak tanggung-tanggung, tiga penghargaan berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) TPID, TP2DD, dan TPAKD Provinsi Jawa Timur Tahun 2026.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, kepada Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam kegiatan yang berlangsung di The Trans Luxury Hotel Surabaya, Rabu (18/11/2026).
Capaian ini menjadi bukti bahwa berbagai upaya Pemkab Bojonegoro dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah, meningkatkan digitalisasi transaksi, serta mendukung stabilitas ekonomi mulai mendapatkan pengakuan di tingkat provinsi.
Adapun penghargaan yang berhasil diraih Bojonegoro meliputi:
1. Kabupaten/Kota dengan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Semester I Tahun 2026 Tertinggi.
2. Kabupaten/Kota dengan Sinergitas Opsen Pajak Daerah Terbaik ke-3.
3. TPID Pendukung Program Kelancaran Mobilitas.
Tiga penghargaan tersebut menjadi pencapaian penting, terutama menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026 yang biasanya diikuti peningkatan aktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, serta mobilitas perjalanan.
HLM tahun ini mengangkat tema “Sinergi Pengendalian Inflasi, Percepatan Digitalisasi dan Akses Keuangan Berkelanjutan sebagai Fondasi Peningkatan Produktivitas dan untuk Menjaga Daya Beli Menjelang HBKN 2026”.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi strategis bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat langkah antisipasi terhadap berbagai tantangan ekonomi, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).
Dalam arahannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengingatkan pentingnya kesiapan seluruh daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi selama momentum Nataru.
“Pemerintah tidak cukup hanya memastikan ketersediaan stok bahan pokok. Kelancaran distribusi dan keterjangkauan harga di tingkat konsumen juga harus menjadi perhatian utama,” ungkapnya.
Salah satu langkah yang perlu diperkuat adalah pelaksanaan pasar murah secara terukur dengan melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Selain itu, kerja sama antar daerah perlu terus diperluas agar distribusi komoditas pangan berjalan merata.
Pemanfaatan teknologi digital juga dinilai penting untuk mempercepat pemantauan perubahan harga sehingga pemerintah dapat mengambil langkah antisipasi secara tepat.
Menghadapi peningkatan mobilitas masyarakat selama libur akhir tahun, Khofifah juga menekankan perlunya koordinasi lintas sektor secara intensif.
Pemerintah daerah diminta memperkuat komunikasi dan kerja sama dengan Bank Indonesia, instansi vertikal, serta sejumlah BUMN strategis, termasuk Bulog, Pertamina, dan PLN.
Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memastikan sejumlah kebutuhan penting masyarakat tetap aman dan terkendali.
Mulai dari ketersediaan bahan pokok, pasokan energi dan bahan bakar minyak (BBM), layanan kelistrikan, hingga kelancaran transportasi harus dipersiapkan secara matang.
Dengan demikian, peningkatan aktivitas masyarakat saat Nataru tidak sampai memicu gangguan distribusi maupun tekanan harga kebutuhan pokok.
Gubernur Khofifah juga mengingatkan bahwa penghargaan yang diterima pemerintah daerah bukan sekadar seremoni atau simbol prestasi.
“Penghargaan merupakan bentuk pengakuan atas kerja bersama sekaligus dorongan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Pemkab Bojonegoro, raihan tiga penghargaan dalam HLM Jatim 2026 menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja di berbagai sektor.
Penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong tata kelola keuangan yang semakin efektif dan transparan.
Sementara optimalisasi sinergitas opsen pajak daerah menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan daerah.
Di sisi lain, dukungan terhadap program kelancaran mobilitas juga menjadi perhatian, terutama dalam menghadapi meningkatnya pergerakan masyarakat dan aktivitas logistik menjelang pergantian tahun.
Menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Timur, Pemkab Bojonegoro berkomitmen memperkuat koordinasi antara perangkat daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan gejolak harga, memastikan kelancaran distribusi, sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Dengan bekal tiga penghargaan tingkat Jawa Timur tersebut, Bojonegoro diharapkan semakin siap menghadapi tantangan ekonomi menjelang Nataru 2026, sekaligus menjaga stabilitas dan kenyamanan masyarakat selama momentum libur akhir tahun. (Pro/er)





