BOJONEGORO – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bojonegoro akhirnya menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut bukan tanpa catatan, Fraksi PKB menyampaikan sejumlah rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, mulai dari perlindungan masyarakat kecil, pemerataan pembangunan desa, percepatan belanja infrastruktur, hingga rencana pembentukan Dana Abadi Daerah senilai Rp200 miliar.
Sikap politik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PKB, Ahmad Shofiyuddin, dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro dengan agenda Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi terhadap Raperda APBD 2027, Jumat (13/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen keuangan tahunan.
Anggaran daerah harus menjadi instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, menggerakkan perekonomian, memperkuat pembangunan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, di tengah keterbatasan dan penyesuaian kemampuan fiskal daerah, seluruh kebijakan anggaran harus disusun secara realistis, terukur, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu perhatian Fraksi PKB tertuju pada strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi ini mengapresiasi upaya Pemkab Bojonegoro memperluas basis pajak dan retribusi, memperbarui data wajib pajak, meningkatkan kepatuhan, menyederhanakan pelayanan, hingga mengembangkan sistem pembayaran digital.
Meski demikian, Ahmad Shofiyuddin mengingatkan agar upaya meningkatkan pendapatan daerah tidak justru membebani masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas.
Petani, pedagang pasar, pelaku UMKM, dan masyarakat berpenghasilan rendah harus tetap mendapatkan perlindungan.
Menurut Fraksi PKB, optimalisasi PAD seharusnya lebih mengutamakan penertiban objek pajak yang belum terdata, pembenahan administrasi, serta penggalian potensi penerimaan baru.
Digitalisasi pajak dan retribusi juga perlu dibarengi dengan validasi data yang akurat, peningkatan kemampuan aparatur, serta perlindungan informasi wajib pajak.
Fraksi PKB turut meminta Pemkab menyampaikan laporan perkembangan capaian PAD secara berkala kepada DPRD sebagai bagian dari pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
Di sektor belanja, Fraksi PKB menegaskan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.
Kesejahteraan pegawai, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta tenaga non-ASN menjadi sejumlah aspek yang perlu diperhatikan.
Selain itu, pemerataan distribusi tenaga pendidikan dan kesehatan juga dinilai penting agar masyarakat di seluruh kecamatan memperoleh akses pelayanan yang adil.
Persoalan pembangunan infrastruktur pun tidak luput dari sorotan.
Fraksi PKB meminta agar penentuan proyek pembangunan didasarkan pada kebutuhan riil, tingkat urgensi, manfaat sosial ekonomi, jumlah penerima manfaat, serta konektivitas antarwilayah.
Pembangunan jangan sampai hanya terpusat di kawasan tertentu.
Wilayah kecamatan maupun desa yang selama ini belum mendapatkan jangkauan pembangunan secara memadai harus memperoleh perhatian proporsional.
Fraksi PKB juga mendorong percepatan realisasi belanja modal sejak awal tahun anggaran.
Perencanaan teknis dan proses pengadaan barang maupun jasa diharapkan dapat diselesaikan lebih awal, tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan dan prinsip akuntabilitas.
Perhatian berikutnya menyangkut pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hibah, serta agenda Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2027.
Fraksi PKB meminta pemerintah daerah memastikan seluruh bantuan kepada desa berjalan tertib administrasi, tepat sasaran, tidak menimbulkan persoalan hukum, dan dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
Sementara itu, pelaksanaan Pilkades Serentak 2027 diharapkan berlangsung aman, demokratis, dan kondusif.
Proses demokrasi di tingkat desa tersebut juga tidak boleh menghambat keberlanjutan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi PKB turut menekankan pentingnya efektivitas program prioritas daerah, terutama dalam pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, pengendalian inflasi, serta pengembangan UMKM.
Dukungan terhadap pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan keagamaan juga diminta tetap menjadi bagian dari perhatian pemerintah daerah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Bojonegoro.
Salah satu poin paling menarik dalam pendapat akhir Fraksi PKB adalah rencana pembentukan Dana Abadi Daerah dengan nilai mencapai Rp200 miliar.
Fraksi PKB mengapresiasi komitmen Pemkab Bojonegoro dalam menyiapkan regulasi sebagai landasan pembentukan dan pengelolaan dana tersebut.
Namun, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa dana abadi tidak boleh dikelola secara sembarangan.
Harus ada aturan yang jelas mengenai tujuan pembentukan, kelembagaan pengelola, mekanisme penempatan atau investasi, perlindungan pokok dana, pemanfaatan hasil pengembangan, hingga mekanisme pertanggungjawaban.
Fraksi PKB juga meminta agar seluruh ketentuan pengelolaan dana abadi dibahas bersama DPRD dengan mengedepankan transparansi dan tata kelola yang baik.
Penekanan utamanya, dana pokok sebesar Rp200 miliar tersebut harus tetap terjaga dan tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja rutin pemerintah daerah.
Sebaliknya, hasil pengembangan atau investasi dana abadi diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, terutama untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi rakyat.
Untuk memastikan pengelolaannya berjalan sesuai ketentuan, pemerintah daerah juga diminta menyampaikan laporan perkembangan pengelolaan dan hasil investasi secara berkala kepada DPRD.
Selain dana abadi, Fraksi PKB turut menyoroti proyeksi penurunan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
Menurut Fraksi PKB, kondisi tersebut harus diikuti pembenahan menyeluruh dalam sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Beberapa hal yang perlu diperkuat antara lain ketepatan penyusunan anggaran, pengendalian jadwal pengadaan, manajemen kas daerah, serta pemantauan realisasi pekerjaan secara fisik maupun keuangan.
Fraksi PKB mengingatkan bahwa keberhasilan penyerapan anggaran tidak boleh hanya diukur dari besarnya angka realisasi.
Kualitas pekerjaan, kepatuhan terhadap prosedur, serta manfaat pembangunan bagi masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemkab Bojonegoro juga diminta menindaklanjuti seluruh masukan fraksi-fraksi DPRD melalui penyempurnaan dokumen, klarifikasi data, penajaman prioritas belanja, dan penguatan perencanaan.
Peran Inspektorat serta sistem pengawasan internal juga perlu ditingkatkan agar pelaksanaan APBD berjalan bersih, transparan, akuntabel dan terhindar dari penyimpangan.
Laporan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan harus disampaikan secara berkala kepada DPRD.
Selain itu, masyarakat perlu diberikan ruang partisipasi yang lebih luas untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran daerah.
Menutup penyampaian pendapat akhirnya, Ahmad Shofiyuddin menegaskan bahwa persetujuan Fraksi PKB diberikan dengan mempertimbangkan jawaban pemerintah daerah, hasil pembahasan Badan Anggaran, serta komitmen untuk menindaklanjuti berbagai masukan DPRD.
Dengan sejumlah catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi PKB secara resmi menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Fraksi PKB berharap APBD 2027 tidak berhenti sebagai instrumen administratif pengelolaan keuangan daerah.
Anggaran tersebut harus mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat, menjaga kualitas pelayanan dasar, memperkuat pembangunan desa, meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat.
Seluruh kebijakan anggaran diharapkan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, Makmur dan Membanggakan. (er)
