BOJONEGORO – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 menjadi momentum bagi DPRD untuk mengevaluasi pelaksanaan sejumlah program pemerintah daerah.
Salah satu yang mendapat perhatian serius adalah program KOLEGA (Kolam Lele Keluarga) dan GAYATRI (Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri).
Sorotan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, dalam rapat kerja pembahasan Raperda APBD 2027 yang digelar di Ruang Komisi A DPRD Bojonegoro, Senin (9/11/2026).
Rapat dipimpin Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Lasmiran, bersama seluruh anggota Komisi A.
Turut hadir Kepala Bappeda Helmy Elisabeth, Kepala BPKAD Nur Sujito, perwakilan Bagian Hukum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala).
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah hal terkait arah kebijakan dan penganggaran daerah tahun 2027 menjadi perhatian.
Pemaparan diawali dari Bappeda yang disampaikan langsung oleh Kepala Bappeda Bojonegoro, Helmy Elisabeth.
Dalam forum tersebut, Helmy Elisabeth menyampaikan paparan terkait perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan bersama Komisi A DPRD Bojonegoro dalam penyusunan APBD 2027.
Paparan Bappeda menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan, mengingat kebijakan anggaran harus diselaraskan dengan prioritas pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatannya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro, Choirul Anam, menyampaikan apresiasi atas berbagai capaian pembangunan daerah.
Dia menilai sejumlah sektor mengalami peningkatan, termasuk keberhasilan Bojonegoro menjadi salah satu daerah penyumbang pangan terbesar.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Choirul Anam memberikan catatan serius terhadap pelaksanaan program KOLEGA dan GAYATRI.
Menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada konsep maupun tujuan program, melainkan waktu pelaksanaannya yang dinilai kurang tepat.
“Kami dari DPRD Komisi A mengapresiasi banyak peningkatan. Bojonegoro menjadi penyumbang pangan nomor satu Jawa Timur,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat seharusnya dilakukan lebih awal agar manfaatnya benar-benar bisa dirasakan penerima bantuan.
Choirul Anam mencontohkan program KOLEGA yang berkaitan dengan budidaya ikan lele.
Berdasarkan evaluasi DPRD, pelaksanaan program tersebut rata-rata baru dilakukan menjelang akhir Agustus.
Kondisi ini dinilai kurang ideal, terutama ketika masyarakat sedang menghadapi musim kemarau dan kesulitan mendapatkan air.
“Untuk KOLEGA dan GAYATRI, prosedurnya agak kurang tepat. Ini bukan persoalan programnya, tetapi keterlambatan eksekusi. Setahu kami, rata-rata baru dieksekusi pada akhir bulan delapan,” jelasnya.
Dirinya mengingatkan bahwa budidaya ikan lele membutuhkan ketersediaan air yang cukup.
Ironisnya, ketika bantuan diberikan, sebagian masyarakat justru sedang menghadapi persoalan kebutuhan air untuk aktivitas sehari-hari.
“Namanya ikan lele itu membutuhkan air. Untuk mandi setiap hari saja masyarakat sampai berebut air karena musim kemarau. Pada saat yang bersamaan, mereka juga membutuhkan air untuk budidaya ikan,” tegasnya.
Menurut Choirul Anam, persoalan keterlambatan tersebut sebenarnya bisa diantisipasi melalui perencanaan dan penjadwalan yang lebih matang.
Pihaknya mengingatkan bahwa APBD dibahas dan disahkan pada November.
Karena itu, tahapan perencanaan semestinya dapat dilakukan pada Januari hingga Februari, sehingga pelaksanaan program sudah bisa dimulai sekitar Maret.
Dengan jadwal tersebut, masyarakat memiliki waktu lebih ideal untuk menjalankan program, termasuk dalam kegiatan budidaya lele.
“Setidak-tidaknya bulan Maret sudah mulai pelaksanaannya. Meskipun musim penghujan mulai berkurang, kondisi cuaca biasanya belum terlalu panas sehingga masih cukup nyaman untuk budidaya lele,” paparnya.
Ia bahkan memperkirakan apabila benih lele mulai ditebar pada Maret, maka pada Mei masyarakat sudah berpeluang melakukan panen.
Waktu tersebut dinilai lebih strategis karena berdekatan dengan periode kenaikan kelas dan persiapan masuk sekolah baru pada Juni.
Pada masa itu, kebutuhan rumah tangga masyarakat biasanya meningkat.
“Kalau bulan Maret mulai ditebar benih lelenya, bulan Mei sudah mulai bisa dipanen. Manfaatnya akan lebih terasa oleh masyarakat, karena bulan Juni mulai ada kenaikan kelas dan masuk sekolah baru. Artinya, kebutuhan masyarakat pada bulan tersebut cukup besar,” jelas Choirul Anam.
Dia berharap penataan jadwal pelaksanaan program dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD 2027.
Dengan begitu, bantuan yang diberikan tidak hanya terserap secara administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi keluarga penerima manfaat.
Menurutnya, program pemberdayaan masyarakat yang dirancang dengan baik harus didukung pelaksanaan yang tepat waktu agar mampu mendorong peningkatan pendapatan dan membantu menekan angka kemiskinan.
Choirul Anam menegaskan bahwa kritik yang disampaikan DPRD bukan berarti menolak program-program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro.
Sebaliknya, DPRD Bojonegoro mendukung program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hanya saja, pelaksanaan di lapangan perlu diperbaiki agar tidak kehilangan momentum dan manfaatnya bisa dirasakan secara optimal.
“DPRD Bojonegoro bukan tidak setuju dengan program bupati, tetapi eksekusinya saja yang kurang tepat,” tegasnya.
Catatan tersebut menjadi pengingat penting dalam pembahasan APBD 2027.
Pemerintah daerah diharapkan tidak hanya fokus pada besaran anggaran dan jumlah program yang direncanakan, tetapi juga memperhatikan ketepatan waktu pelaksanaan.
Sebab, keberhasilan program pemerintah pada akhirnya bukan hanya dilihat dari berapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. (er)
