BOJONEGORO – Komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027 menjadi perhatian serius Komisi C DPRD.
Pasalnya, dari total rencana belanja daerah yang mencapai sekitar Rp5 triliun, alokasi untuk belanja operasi mendominasi dengan nilai kurang lebih Rp3,5 triliun.
Besarnya porsi belanja operasi dibandingkan belanja modal tersebut mendorong Komisi C meminta penjelasan lebih mendalam mengenai efektivitas penggunaan anggaran, capaian program, hingga manfaat konkret yang dapat dirasakan masyarakat.
Sorotan itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi C DPRD Bojonegoro bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sektor kesehatan dan direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Selasa (10/11/2026), di ruang rapat Komisi C DPRD Bojonegoro.
Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, memaparkan gambaran postur RAPBD 2027 berdasarkan nota keuangan Bupati yang telah melalui proses klarifikasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah Bojonegoro pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp4,490 triliun.
Angka itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,2 triliun dan pendapatan transfer kurang lebih Rp3,2 triliun.
Sementara itu, rencana belanja daerah diperkirakan mencapai sekitar Rp5 triliun.
Rinciannya meliputi belanja operasi sebesar Rp3,5 triliun, belanja modal Rp462 miliar, belanja tidak terduga Rp17,8 miliar, serta belanja transfer sekitar Rp695 miliar.
Komposisi tersebut menjadi salah satu perhatian utama Komisi C.
Supriyanto menilai, besarnya anggaran belanja operasi harus diimbangi dengan kejelasan peruntukan dan hasil yang terukur, terlebih jika dibandingkan dengan alokasi belanja modal.
Menurutnya, pembahasan RAPBD tidak boleh hanya terpaku pada besaran nominal anggaran.
Setiap program dan kegiatan harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas, indikator kinerja yang terukur, serta target capaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pembahasan RAPBD tidak hanya berfokus pada besaran nominal anggaran. Setiap program, kegiatan, hingga subkegiatan perlu dikaji berdasarkan kebutuhan, indikator kinerja, serta target capaian yang jelas,” tegas Supri.
Karena itu, seluruh pimpinan OPD dan direktur RSUD diminta memaparkan materi pembahasan secara komprehensif dan terperinci.
Penjelasan tersebut diperlukan agar anggota dewan dapat menilai kesesuaian antara kebutuhan organisasi, rencana kegiatan dan anggaran yang diajukan.
Dalam rapat tersebut, Komisi C menetapkan tiga aspek utama yang harus dijelaskan masing-masing OPD.
Pertama, realisasi penyerapan anggaran tahun 2026, termasuk pencapaian indikator kinerja utama serta berbagai kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program.
Kedua, penjabaran rencana alokasi anggaran tahun 2027, baik untuk belanja operasi maupun belanja modal.
OPD diminta memberikan penjelasan mengenai dasar penyusunan anggaran dan kebutuhan yang menjadi prioritas.
Ketiga, pemaparan secara terperinci mengenai program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, serta target yang hendak dicapai pada tahun mendatang.
Setelah seluruh OPD menyampaikan paparannya, rapat dilanjutkan dengan sesi pendalaman.
Dalam kesempatan tersebut, anggota Komisi C dapat menyampaikan pertanyaan, saran, masukan, kritik, hingga evaluasi terhadap rencana anggaran dan program yang diusulkan.
Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirangkum menjadi kesimpulan rapat. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan laporan kepada Badan Anggaran (Banggar) dan pimpinan DPRD Kabupaten Bojonegoro.
Melalui pembahasan ini, Komisi C DPRD Bojonegoro berharap perencanaan anggaran sektor kesehatan pada 2027 tidak sekadar berorientasi pada besarnya alokasi belanja.
Lebih dari itu, setiap rupiah yang dianggarkan harus mampu mendukung pelaksanaan program secara efektif dan memberikan hasil nyata.
Komisi C juga menekankan pentingnya kejelasan peruntukan anggaran, target kinerja yang terukur, serta evaluasi terhadap pelaksanaan setiap program.
Dengan perencanaan yang lebih terarah dan pengawasan yang optimal, anggaran sektor kesehatan diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bojonegoro. (er)
