BOGOR — Nama Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat, Yudi Suseno, menjadi perhatian setelah muncul sorotan terhadap temuan Ombudsman RI di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor.
Sorotan tersebut berkaitan dengan keberadaan sejumlah bangunan di kawasan lapas yang memiliki fasilitas menyerupai hunian layaknya apartemen.
Ombudsman RI melakukan inspeksi mendadak ke Lapas Cibinong pada Rabu (23/9/2026).
Temuan tersebut kemudian mendapat respons dari Kanwil Ditjenpas Jawa Barat.
Yudi Suseno menjelaskan bahwa lokasi yang disorot bukan merupakan blok hunian warga binaan.
Menurut keterangannya, bangunan tersebut berada di kawasan Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) dan merupakan rumah dinas jabatan.
“Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan,” kata Yudi dalam keterangannya pada Kamis (24/9/2026).
Di sisi lain, Kanwil Ditjenpas Jabar menyatakan berbagai temuan Ombudsman masih dalam proses pendalaman.
Yudi mengatakan tim yang dibentuk Ditjenpas dan Kanwil Ditjenpas Jabar tengah memeriksa fakta di lapangan sebelum menentukan tindak lanjut.
Dalam sidaknya, Ombudsman menyoroti fasilitas pada sejumlah bangunan di kawasan belakang Lapas Cibinong.
Fasilitas yang menjadi perhatian antara lain ruang tamu, kamar, dapur, televisi, kulkas dan perlengkapan rumah tangga lainnya.
Temuan tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai peruntukan bangunan dan siapa yang menggunakan fasilitas tersebut.
Yudi memberikan penjelasan bahwa bangunan yang dimaksud merupakan rumah dinas jabatan.
Ia juga menyebut kawasan tersebut berada di area asimilasi, bukan blok hunian warga binaan.
Sementara itu, terkait temuan lain dalam sidak Ombudsman, termasuk dugaan pungutan terhadap warga binaan, Kanwil Ditjenpas Jabar menyatakan masih melakukan pendalaman.
Ombudsman melaporkan dugaan pungutan yang disebut sebesar Rp150 ribu per pekan juga tengah ditindaklanjuti oleh tim.
Yudi Suseno merupakan pejabat karier di lingkungan pemasyarakatan yang telah mendapat sejumlah penugasan di berbagai wilayah.
Sebelum menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Barat, Yudi pernah dipercaya memimpin Kantor Wilayah Ditjenpas Sumatra Utara.
Pada 2026, Yudi mendapat penugasan sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat.
Serah terima kepemimpinan dari pejabat sebelumnya, Kusnali, berlangsung pada Juni 2026.
Dalam menjalankan tugasnya di Jawa Barat, Yudi membawahi jajaran pemasyarakatan di wilayah tersebut, termasuk berbagai lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan.
Sebelumnya, pada Agustus 2026, Yudi juga tercatat menyampaikan data mengenai pemberian remisi kepada warga binaan di Jawa Barat dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI.
Selain profil dan jabatannya, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 23 Februari 2026 mencatat harta kekayaan Yudi Suseno sebesar Rp1.503.808.930.
Laporan tersebut dibuat ketika Yudi masih tercatat sebagai pejabat pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan unit kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatra Utara.
Dalam laporan tersebut, aset tanah dan bangunan menjadi salah satu komponen utama kekayaan yang dilaporkan.
Selain itu, terdapat kendaraan berupa satu unit sepeda motor Vespa Super 150 CC tahun 1973 dengan nilai yang dilaporkan sebesar Rp12 juta.
Yudi juga mencatat harta bergerak lainnya senilai Rp1.950.000 serta kas dan setara kas sebesar Rp189.858.930.
Berdasarkan laporan tersebut, tidak tercatat adanya utang, sehingga total harta kekayaan setelah dikurangi utang tetap tercatat sebesar Rp1.503.808.930.
Data LHKPN tersebut merupakan laporan kekayaan pejabat dan tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya keterkaitan antara harta pribadi Yudi Suseno dengan temuan fasilitas di Lapas Cibinong.
Saat ini, perhatian masih tertuju pada proses pendalaman yang dilakukan jajaran Ditjenpas terhadap berbagai temuan Ombudsman di Lapas Cibinong, Bogor.
Hasil pemeriksaan tersebut nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. (dpw)
