BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus memperkuat komitmen terhadap kesetaraan gender dan pembangunan yang inklusif.
Berbagai program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, hingga peningkatan kesejahteraan keluarga menjadi bagian dari upaya tersebut.
Komitmen ini dipaparkan dalam Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 yang diikuti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro secara daring dari Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (23/10/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah memimpin langsung keikutsertaan pemerintah daerah dalam kegiatan tersebut.
Sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pemangku kepentingan lainnya turut hadir untuk menyampaikan capaian serta bukti pelaksanaan program responsif gender.
Selain Bojonegoro, Kota Bandung juga mengikuti agenda verifikasi dengan menyampaikan paparan secara bergantian.
Verifikasi lapangan ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menjelaskan implementasi pengarusutamaan gender secara lebih mendalam, mulai dari kebijakan, program pembangunan, hingga inovasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Politik, Keamanan dan Hukum pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ilham Firman, menekankan pentingnya inovasi yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
Menurutnya, verifikasi lapangan diperlukan untuk mendalami pelaksanaan PUG agar implementasinya dapat diukur dan dijalankan secara konsisten.
Pemerintah daerah juga diharapkan mampu menunjukkan capaian terbaik beserta bukti pendukung yang menggambarkan pelaksanaan program secara nyata.
“Kami harapkan pemerintah daerah dapat menyampaikan secara terbuka capaian terbaik. Verlap ini merupakan langkah yang baik untuk menyampaikan bukti dukung lebih luas daripada verifikasi administrasi,” jelasnya.
Melalui proses tersebut, pelaksanaan PUG diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar terintegrasi dalam kebijakan dan program pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten memiliki sembilan program prioritas.
Di antaranya mencakup pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta peningkatan kualitas keluarga.
Menurutnya, komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengarusutamaan Gender.
Pemkab Bojonegoro juga telah menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender serta pedoman umum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang memuat aspek keterwakilan perempuan.
Langkah tersebut ditujukan agar perspektif gender turut diperhatikan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga kebutuhan dan aspirasi perempuan dapat terakomodasi secara lebih baik.
Nurul Azizah juga menjelaskan sejumlah prioritas pembangunan Bojonegoro periode 2025–2029, yakni penurunan angka kemiskinan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan pengangguran, serta penguatan konektivitas wilayah.
Integrasi PUG dalam berbagai prioritas tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi serta memperoleh manfaat pembangunan secara setara.
Salah satu indikator yang disampaikan dalam paparan tersebut adalah perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Bojonegoro.
Berdasarkan data yang dipaparkan, IPG Bojonegoro pada 2025 mencapai 92,56, meningkat 0,34 poin dibandingkan 2024 yang tercatat sebesar 92,22.
Capaian tersebut menunjukkan tren peningkatan sejak 2023 dan menjadi salah satu indikator perkembangan pembangunan gender di daerah.
Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Bojonegoro pada 2025 tercatat sebesar 0,352, atau meningkat 0,127 poin dibandingkan 2024 yang berada di angka 0,225.
Angka IKG tersebut perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan pembangunan.
Sebagai catatan, semakin rendah nilai IKG, semakin kecil ketimpangan gender yang tercermin dalam indikator tersebut.
Dalam materi yang disampaikan, angka IKG Bojonegoro juga disebut masih lebih rendah dibandingkan Jawa Timur sebesar 0,329 dan nasional sebesar 0,402.
Namun, perbandingan ini perlu dicermati kembali karena nilai Bojonegoro sebesar 0,352 secara numerik lebih tinggi daripada angka Jawa Timur 0,329, meskipun lebih rendah daripada angka nasional 0,402.
Data tersebut menjadi bahan penting untuk memastikan arah kebijakan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender terus diperkuat berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
Pemkab Bojonegoro memiliki sejumlah inovasi yang diarahkan untuk memperluas partisipasi perempuan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satunya adalah pemberian insentif bagi jamaah tahlil dan pengurus jenazah perempuan.
Program ini menjadi bentuk penghargaan terhadap kontribusi perempuan dalam kegiatan keagamaan dan kehidupan sosial kemasyarakatan.
Pemkab juga mendorong pengembangan Desa Digital untuk memperluas akses informasi dan pelayanan publik yang inklusif serta ramah bagi perempuan.
Melalui pemanfaatan teknologi digital, masyarakat diharapkan semakin mudah memperoleh informasi dan mengakses layanan publik tanpa terkendala keterbatasan akses maupun kondisi sosial tertentu.
Inovasi lainnya adalah program Gerakan Beternak Ayam Petelur Mandiri (GAYATRI).
Program di sektor peternakan ini melibatkan perempuan dan kelompok rentan untuk membantu meningkatkan pendapatan serta memperkuat kesejahteraan keluarga.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi produktif sekaligus mendorong kemandirian keluarga melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan.
Upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif juga dilakukan melalui penyediaan transportasi gratis bagi pelajar penyandang disabilitas.
Program tersebut ditujukan untuk mendukung akses pendidikan, meningkatkan mobilitas, serta memperluas kesempatan belajar yang setara.
Di bidang administrasi kependudukan, Pemkab Bojonegoro menghadirkan aplikasi JEMPPOLAN.
Layanan digital ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses administrasi kependudukan secara lebih mudah dan cepat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas.
Pemkab juga menyediakan program beasiswa pendidikan tinggi bagi pelajar dari keluarga miskin dan rentan.
Program tersebut diharapkan memperluas akses pendidikan sekaligus memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk melanjutkan pendidikan.
Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun kesetaraan gender berkaitan erat dengan akses terhadap pendidikan, pelayanan publik dan kesempatan meningkatkan kesejahteraan.
Selain program sosial dan pelayanan publik, Bojonegoro juga mengembangkan kegiatan seni, budaya dan ekonomi kreatif yang melibatkan masyarakat.
Festival Dewi Cemara dan Bojonegoro Wastra Batik menjadi bagian dari upaya mengembangkan potensi budaya lokal sekaligus membuka ruang partisipasi bagi perempuan dan pelaku ekonomi kreatif.
Kegiatan tersebut juga berperan dalam menjaga kearifan lokal serta memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas dan potensi ekonomi.
Sementara itu, program Medhayoh dikembangkan sebagai bentuk pelayanan publik yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi dan layanan secara inklusif, termasuk perempuan dan kelompok rentan.
Rangkaian inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, sekaligus memastikan kelompok yang membutuhkan perhatian khusus tidak tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemerintah.
Verifikasi lapangan evaluasi PUG menjadi momentum bagi Pemkab Bojonegoro untuk meninjau pelaksanaan kebijakan, memperkuat koordinasi antar-OPD, serta memastikan program pembangunan semakin responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.
Berbagai inovasi yang telah dijalankan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan kesetaraan gender dalam pelayanan publik, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, hingga pelestarian budaya.
Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan adalah memastikan setiap program memberikan dampak yang terukur, menjangkau kelompok sasaran secara tepat dan dilaksanakan secara berkelanjutan.
Dengan penguatan kebijakan dan kolaborasi lintas sektor, Pemkab Bojonegoro diharapkan mampu mewujudkan pembangunan yang lebih adil, inklusif dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh masyarakat. (er)
