BOJONEGORO – Upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman di Kabupaten Bojonegoro terus diperkuat.
Tak hanya mengantisipasi kekerasan yang terjadi secara langsung di lingkungan sekolah, pemerintah juga mulai memberi perhatian lebih terhadap ancaman di ruang digital, termasuk cyberbullying.
Langkah tersebut dibahas dalam kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (BSAN) Satuan Pendidikan yang digelar Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro bersama Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Jawa Timur, Selasa (22/9/2026).
Kegiatan berlangsung di Aula Ki Hajar Dewantara lantai 2 Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.
Agenda ini menjadi bagian dari tindak lanjut program BBPMP Jawa Timur sekaligus memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta bebas dari kekerasan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bojonegoro, Kusnandaka Tjatur, menilai pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) BSAN harus dilakukan secara terarah dan memiliki perencanaan yang jelas.
Menurutnya, setiap program perlu disertai mitigasi risiko, indikator keberhasilan, hingga kertas kerja yang disusun secara matang.
Dengan begitu, pelaksanaan program tidak berhenti pada pembentukan tim, tetapi dapat diukur dampaknya di lapangan.
“Monitoring dan evaluasi (monev) harus mampu menggambarkan secara akurat apa yang sedang dan telah terjadi di lapangan. Sistem harus terancang dengan baik sejak awal, termasuk kejelasan kertas kerja dari masing-masing instansi terkait,” ujar Kusnandaka.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo menyebut tantangan dalam perlindungan anak di lingkungan pendidikan terus berkembang.
Jika sebelumnya perhatian lebih banyak diarahkan pada potensi kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah, kini persoalan tersebut juga merambah ke luar sekolah dan ruang digital.
Salah satu tantangan yang menjadi perhatian adalah perundungan melalui media digital atau cyberbullying.
“Dulu kita sudah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Satgas Kekerasan. Namun, tantangannya sekarang tidak hanya di dalam lingkungan sekolah, tetapi juga di luar sekolah, termasuk ranah digital. Oleh karena itu, pendampingan di sekolah harus lebih ditingkatkan secara berkala melalui monitoring dan evaluasi,” ungkap Anwar.
Pendampingan berlangsung hingga sore dengan agenda utama menyusun rancangan Pokja BSAN.
Forum tersebut melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan serta pemenuhan hak peserta didik.
Sejumlah pihak yang hadir di antaranya Bappeda, Dinas Sosial, Dinas P3AKB, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Disdukcapil, Kementerian Agama, Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan pengawas pendidikan.
Selain itu, kegiatan juga melibatkan unsur K3S, MKKS, dan kepala sekolah jenjang SD maupun SMP di Kabupaten Bojonegoro.
Melalui workshop dan pembentukan Pokja BSAN tersebut, Pemkab Bojonegoro mendorong lahirnya program kerja yang lebih terpadu dan terukur.
Targetnya, satuan pendidikan di Bojonegoro tidak hanya menjadi tempat belajar, tetapi juga menjadi ruang yang aman, ramah, nyaman dan mendukung tumbuh kembang peserta didik secara optimal. (er)
