JAKARTA – Suasana panas mewarnai depan Kementerian Haji dan Umroh pada Jumat (17/10/2025). Ratusan mahasiswa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus menggelar aksi besar-besaran menuntut pemerintah membongkar praktik mafia dan monopoli dalam tender layanan haji 2026.
Aksi yang berlangsung sejak pagi itu membawa pesan moral yang tajam: ibadah haji bukan untuk diperjualbelikan.
Para peserta aksi mengibarkan spanduk, membawa poster bertuliskan “Bersihkan Mafia Haji!” dan “Haji Bukan Bisnis!”, menandakan perlawanan terhadap praktik yang dianggap mencederai kesucian ibadah umat Islam.
Koordinator lapangan, Kasim, dalam orasinya menyerukan agar pemerintah tidak menutup mata terhadap dugaan permainan bisnis di balik tender penyelenggaraan haji.
“Kami mahasiswa menolak keras praktik monopoli yang merugikan jamaah haji Indonesia. Negara harus hadir dan tegas membersihkan kementerian dari mafia-mafia haji,” tegas Kasim lantang di depan kantor kementerian.
Menurut Aliansi Cipayung Plus, pengelolaan layanan haji semestinya dijalankan dengan prinsip transparansi dan tanggung jawab moral, bukan dikendalikan oleh segelintir pihak yang mencari keuntungan pribadi.
Dalam pernyataan sikapnya, aliansi menyampaikan enam tuntutan utama kepada pemerintah:
1. Mengusut tuntas proses penetapan syarekah (perusahaan penyedia layanan haji) di Kementerian Haji dan Umroh.
2. Mendesak Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total jajaran kementerian karena masih diduga diisi oleh “mafia haji”.
3. Menolak keras dua perusahaan penyedia layanan, Syarekah Albait Guest dan Rakeen Mashariq, yang dinilai bermasalah.
4. Membasmi seluruh jaringan mafia haji serta membatalkan dua syarekah tersebut dari tender 2026.
5. Melakukan tender ulang secara terbuka, transparan, dan diawasi lembaga independen.
Melaksanakan audit investigatif terhadap seluruh panitia tender haji 2026 dan memberikan sanksi berat bagi pihak yang terbukti melanggar.
“Ibadah haji adalah urusan sakral umat Islam, bukan lahan bisnis yang diperebutkan. Pemerintah wajib memastikan seluruh proses berjalan bersih dan berpihak kepada jamaah,” tegas Kasim kembali.
Aliansi juga mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil langkah cepat sebelum persoalan ini merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah dan sistem penyelenggaraan ibadah haji Indonesia.
Aksi yang diikuti oleh ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta ini berlangsung tertib, meski penuh semangat. Mereka menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga tuntas.
“Jika pemerintah abai, kami akan menggalang solidaritas nasional bersama mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil untuk menuntut pembenahan total di sektor penyelenggaraan haji,” tutup Kasim.
Aliansi Cipayung Plus menegaskan, ibadah haji adalah urusan moral dan spiritual, bukan proyek bisnis. Desakan mereka mencerminkan keresahan publik bahwa penyelenggaraan haji harus dikembalikan pada nilai kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. (dpw)
