LAMONGAN – Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan lingkungan di Dusun Layut, Desa Kedung Pengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, menjadi perhatian masyarakat.
Proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak Rp143.273.000 tersebut diduga memiliki sejumlah ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya Rabu,(11/11/2026).
Berdasarkan papan informasi proyek, pekerjaan berada di bawah naungan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan, dengan pelaksana CV Tata Violla Prakarsa.
Proyek bernomor kontrak 000.3.2/316/SPK/413.103/PPK-BJ/APBD/X/2026 itu memiliki volume panjang 112 meter dan tinggi 1,4 meter.
Pekerjaan dimulai pada 22 Oktober 2026 dan dijadwalkan selesai pada 20 Desember 2026.
Namun, berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Selasa (10/11/2026), terdapat sejumlah kondisi yang perlu mendapat perhatian.
Ketinggian bangunan TPT diduga belum sesuai dengan ukuran yang tercantum dalam papan informasi, sementara bagian konstruksi bawah juga memunculkan pertanyaan terkait keberadaan pondasi dan lantai kerja.
Temuan tersebut perlu dipastikan melalui pemeriksaan teknis, termasuk pengukuran volume pekerjaan dan pengecekan kesesuaian konstruksi dengan gambar perencanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta spesifikasi teknis dalam kontrak.
Salah seorang warga setempat berinisial AG menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan yang dilihat di lapangan.
Ia mempertanyakan kekuatan konstruksi TPT tersebut, terutama apabila pelaksanaannya tidak memenuhi standar teknis.
“Kalau pembangunan TPT seperti ini, apa kuat, Mas? Pengerjaannya kok terkesan asal-asalan,” ungkap AG.
Selain persoalan konstruksi, keselamatan masyarakat di sekitar lokasi pekerjaan juga menjadi sorotan.
Berdasarkan pantauan di lapangan, area proyek diduga belum dilengkapi barikade atau pembatas pengaman yang memadai, kondisi tersebut berpotensi membahayakan warga yang melintas maupun masyarakat sekitar.
Terlebih, lokasi pekerjaan berada di lingkungan permukiman dan berdekatan dengan mushola, sehingga pengamanan area proyek perlu menjadi perhatian, terutama untuk mengantisipasi risiko kecelakaan terhadap anak-anak dan pengguna jalan.
Pihak pelaksana diharapkan segera melengkapi rambu peringatan, pembatas area pekerjaan, serta sarana pengamanan sesuai ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Dengan nilai kontrak mencapai Rp143,27 juta, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, dan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan diminta melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan kesesuaian tinggi dan panjang bangunan, kedalaman serta konstruksi pondasi, kualitas material, hingga volume pekerjaan yang telah direalisasikan.
Apabila ditemukan kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi, pihak terkait harus segera melakukan evaluasi dan mengambil langkah sesuai ketentuan kontrak serta peraturan yang berlaku.
Publik tentu berharap pembangunan TPT tersebut tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memiliki kualitas konstruksi yang baik dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, klarifikasi dari pihak CV Tata Violla Prakarsa, PPK, maupun Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Lamongan masih diperlukan untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan ketidaksesuaian pekerjaan tersebut.
Transparansi penggunaan anggaran daerah harus dibuktikan melalui pelaksanaan pekerjaan yang sesuai spesifikasi, pengawasan yang optimal, serta hasil pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan. (Er)
