BOJONEGORO – Upaya memperluas kesempatan kerja di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, terus digenjot.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menargetkan penyerapan ribuan tenaga kerja melalui kerja sama dengan perusahaan, pengembangan kawasan industri, pelatihan keterampilan, hingga pembinaan wirausaha muda.
Sepanjang 2026, Pemkab Bojonegoro mencatat pembukaan kesempatan kerja bagi sekitar 4.000 tenaga kerja.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.000 tenaga kerja diproyeksikan terserap melalui kerja sama dengan PT Shou Fong Lastindo, perusahaan yang bergerak di industri sepatu.
Sementara itu, 1.000 kesempatan kerja lainnya berasal dari pengembangan industri di wilayah Babat yang direncanakan menyerap 400 pekerja serta perusahaan rokok di Kabupaten Bojonegoro dengan kebutuhan 600 tenaga kerja.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menekan pengangguran sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap pekerjaan formal.
Penurunan angka pengangguran sendiri menjadi salah satu dari lima program prioritas tematik Pemkab Bojonegoro di bawah kepemimpinan Bupati Setyo Wahono dan Wakil Bupati Nurul Azizah.
Tingginya kebutuhan lapangan kerja terlihat dari antusiasme masyarakat dalam mengikuti rekrutmen PT Shou Fong Lastindo.
Proses seleksi melalui mekanisme walk-in interview berlangsung selama sepekan, mulai Senin (12/10/2026) hingga Sabtu (17/10/2026).
Sementara itu, wawancara bagi pelamar yang memiliki KTP luar Bojonegoro dijadwalkan pada Senin (19/10/2026).
Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Dinperinaker) Kabupaten Bojonegoro, jumlah pendaftar mencapai 14.250 orang.
Setelah melalui proses verifikasi, sebanyak 10.333 pelamar dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. Rinciannya terdiri atas 5.910 laki-laki dan 4.423 perempuan.
Dari keseluruhan pendaftar, tercatat pula 151 penyandang disabilitas.
Angka tersebut menunjukkan besarnya minat masyarakat untuk memperoleh pekerjaan di sektor industri.
Di sisi lain, tingginya jumlah pelamar juga menggambarkan pentingnya memperluas pilihan pekerjaan agar kesempatan kerja dapat menjangkau lebih banyak warga.
Pemkab Bojonegoro turut menekankan pentingnya prioritas bagi tenaga kerja lokal.
Perusahaan juga didorong membuka kesempatan yang setara bagi penyandang disabilitas sesuai kemampuan dan kebutuhan pekerjaan.
Saat memantau proses wawancara, Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa pemerintah daerah terbuka terhadap masuknya Penanaman Modal Asing (PMA).
Namun, kehadiran investasi diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja.
“Dari kuota 3.000 yang dibutuhkan, diharapkan penyerapan tenaga kerja dapat berjalan seimbang serta sesuai dengan kebutuhan operasional perusahaan. Kami juga mengapresiasi pelibatan tenaga kerja disabilitas sebagai wujud harmonisasi dan kesetaraan dalam dunia kerja sesuai dengan kemampuan masing-masing,” jelasnya.
Nurul Azizah menambahkan, dalam waktu dekat Pemkab Bojonegoro berencana menggelar pertemuan dengan pihak PMA guna menjajaki peluang investasi dan pembukaan lapangan kerja yang lebih luas.
Pemerintah daerah juga menyiapkan pengembangan kawasan industri yang telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta ditetapkan melalui peraturan daerah.
Kawasan industri tersebut direncanakan berada di Kecamatan Temayang, Sugihwaras, dan Kedungadem melalui kerja sama dengan Perum Perhutani.
Rencana ini diharapkan menjadi salah satu upaya jangka panjang untuk menarik investasi, memperkuat aktivitas industri dan menciptakan kesempatan kerja baru bagi masyarakat Bojonegoro.
Upaya memperluas kesempatan kerja di Bojonegoro turut tercermin dalam perkembangan indikator ketenagakerjaan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirujuk pemerintah daerah.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir.
Pada 2023, TPT tercatat sebesar 4,63 persen, kemudian turun menjadi 4,42 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 3,90 persen pada Agustus 2025.
Di sisi lain, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan peningkatan pada periode terakhir.
Pada 2023, TPAK tercatat sebesar 74,29 persen, kemudian berada di angka 73,86 persen pada 2024, sebelum meningkat menjadi 78,61 persen pada Agustus 2025.
Data tersebut menunjukkan perbaikan pada indikator pengangguran sekaligus meningkatnya proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja.
Meski demikian, keberlanjutan tren tersebut tetap membutuhkan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan keterampilan tenaga kerja.
Pemkab Bojonegoro tidak hanya mengandalkan investasi perusahaan untuk menekan pengangguran.
Melalui Dinperinaker dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dinpora), pemerintah daerah juga menjalankan berbagai program peningkatan kompetensi agar masyarakat lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja.
Salah satu program yang dikembangkan adalah Bursa Kerja PEKAN BEJO atau Bojonegoro Enggal Kerjo.
Program ini menjadi bagian dari upaya mempertemukan pencari kerja dengan peluang pekerjaan yang tersedia.
Selain itu, pemerintah daerah menyediakan pelatihan kompetensi dan bahasa, termasuk pelatihan Bahasa Jepang serta sembilan bidang keterampilan.
Bidang pelatihan tersebut meliputi cleaning service, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), Basic Security Gada Pratama, operator forklift, excavator, crane, rigger, pengelasan 3G, hingga barista.
Berdasarkan rekapitulasi Triwulan I 2026 yang dicantumkan pemerintah daerah per Mei 2026, tingkat penyerapan kerja setelah pelatihan mencapai 56,90 persen.
Sebanyak 239 dari total 420 peserta tercatat langsung terserap ke dunia kerja.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pelatihan berbasis keterampilan dapat membantu pencari kerja memenuhi kebutuhan industri.
Ke depan, kesesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan perusahaan menjadi faktor penting untuk memperbesar peluang peserta mendapatkan pekerjaan.
Selain memperluas akses ke pekerjaan formal, Pemkab Bojonegoro juga mendorong tumbuhnya wirausaha baru yang berpotensi menciptakan lapangan kerja secara mandiri.
Salah satu dukungan yang diberikan adalah fasilitasi pendaftaran merek usaha secara gratis.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah daerah, sebanyak 919 merek usaha telah terdaftar melalui program tersebut.
Perlindungan merek diharapkan membantu pelaku usaha membangun identitas produk, memperkuat daya saing, serta memperluas peluang pengembangan bisnis.
Pembinaan wirausaha juga dilakukan melalui program bootcamp Wirausaha Muda dan Pemuda Pelopor.
Program tersebut diarahkan untuk mendorong generasi muda usia produktif agar berani membangun usaha, mengembangkan inovasi, dan memanfaatkan peluang pasar.
Dengan bertambahnya pelaku usaha yang mampu berkembang, peluang kerja diharapkan tidak hanya berasal dari perusahaan besar, tetapi juga dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Di samping penciptaan lapangan kerja dan pengembangan keterampilan, Pemkab Bojonegoro juga memperkuat perlindungan sosial bagi pekerja rentan melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut mengantarkan Kabupaten Bojonegoro meraih Juara I tingkat Jawa Timur dalam Paritrana Award 2024.
Pada 2025, pemerintah daerah menganggarkan Rp35 miliar untuk perlindungan pekerja rentan.
Kelompok penerima manfaat mencakup pekerja lepas atau serabutan, pekerja mandiri, buruh tani, buruh ternak, tukang ojek, tukang becak, nelayan darat, penambang perahu, penggali kubur atau penjaga makam, serta pekerja mandiri penyandang disabilitas.
Untuk 2026, pagu anggaran Universal Coverage Jamsostek (UCJ) tercatat mencapai Rp31,3 miliar dari total APBD sebesar Rp6,4 triliun.
Program ini menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat yang bekerja di sektor informal dan memiliki kerentanan ekonomi ketika menghadapi risiko kecelakaan kerja maupun kondisi lain yang tercakup dalam program jaminan sosial.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Bojonegoro berupaya membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih menyeluruh.
Mulai dari mendatangkan investasi, memperluas rekrutmen tenaga kerja, meningkatkan keterampilan pencari kerja, membina wirausaha muda, hingga memberikan perlindungan kepada pekerja rentan.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan investasi dan program ketenagakerjaan dapat menghasilkan pekerjaan yang berkelanjutan, sesuai kompetensi masyarakat, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan warga Bojonegoro. (er)
