BOJONEGORO – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melakukan perubahan mekanisme pencairan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
Mulai 2026, pencairan BKKD dilakukan satu kali tahap dengan realisasi 100 persen.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkab Bojonegoro menyesuaikan pengelolaan anggaran dengan kebutuhan desa, perkembangan regulasi, sekaligus memperkuat efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penggunaan BKKD.
Penguatan mekanisme tersebut dibahas dalam kegiatan Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pelaksanaan BKKD hari kedua, Rabu (23/9/2026), di Lantai IV Partnership Room.
Kegiatan ini diikuti Forkopimda serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Bojonegoro.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan perubahan mekanisme pencairan dilakukan di tengah penyesuaian kemampuan APBD 2026 akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) migas.
Meski ruang fiskal daerah mengalami penyesuaian, menurut Nurul, Pemkab Bojonegoro tetap menempatkan pembangunan desa sebagai salah satu prioritas.
Langkah tersebut diarahkan agar pemerataan pembangunan tetap berjalan hingga wilayah pelosok.
“Pemkab Bojonegoro dalam merealisasikan program harus selalu patuh regulasi. Hasil evaluasi kita hari ini, penyerapan BKKD dipermudah cukup satu kali tahap pencairan 100 persen. Targetnya di Oktober sudah bisa diserap langsung secara utuh. Kami minta Tim Pelaksana (Timlak) difungsikan dengan baik agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar,” ujar Nurul.
Nurul juga menyampaikan bahwa dukungan anggaran melalui BKKD terus diberikan Pemkab Bojonegoro dari tahun ke tahun sebagai bagian dari perhatian terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bojonegoro Djoko Lukito menyebut pencairan BKKD 100 persen dalam satu tahap menunjukkan keberlanjutan komitmen pemerintah daerah terhadap desa.
“Komitmen Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati luar biasa dalam memperhatikan desa. Meskipun anggaran APBD mengalami penurunan, Pemkab Bojonegoro tetap memberikan bantuan anggaran yang sangat signifikan untuk perlindungan dan kemajuan masyarakat desa,” tegas Djoko.
Namun, perubahan pola pencairan tersebut tetap dibarengi dengan tuntutan tertib administrasi.
Djoko mengingatkan seluruh aparatur desa dan Timlak agar memastikan setiap tahapan pelaksanaan BKKD berjalan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 13 Tahun 2024 telah disesuaikan dengan mekanisme pencairan satu kali.
Karena itu, proses pengadaan barang dan jasa di tingkat desa harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Dengan pencairan sekaligus 100 persen, Pemkab Bojonegoro berharap pelaksanaan BKKD di desa dapat berlangsung lebih efektif dan cepat, namun tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kepatuhan terhadap regulasi. (er)
