BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai menggerakkan strategi baru untuk memperkuat kemandirian pangan daerah.
Bukan hanya melalui kebijakan di sektor pertanian, langkah tersebut kini menyasar lingkungan aparatur sipil negara (ASN) lewat Gerakan ASN Pelopor Pangan atau GASPOL.
Gerakan ini secara resmi disosialisasikan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono saat soft launching beras premium lokal merek “Rajekwesi” di Ruang Angling Dharma, Rabu (19/8/2026).
GASPOL diarahkan untuk mendorong ASN dan PPPK menjadi konsumen utama produk pangan lokal.
Beras yang dipasarkan melalui kerja sama dengan Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri tersebut diharapkan menjadi pintu masuk hilirisasi hasil pertanian sekaligus memperkuat perputaran ekonomi di daerah.
Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menegaskan, gerakan tersebut menjadi bagian dari upaya membangun kemandirian pangan yang dimulai dari internal pemerintahan.
“Semangat kita untuk membangun kemandirian daerah itu mulai dibangun, dan yang menjadi contoh pertama adalah para ASN,” kata Setyo Wahono.
Ia meminta ASN memberikan contoh dengan menunjukkan keberpihakan terhadap produk yang dihasilkan petani dan pelaku usaha Bojonegoro.
Menurutnya, Bojonegoro merupakan salah satu daerah penghasil padi terbesar di Jawa Timur.
Kondisi tersebut semestinya menjadi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dari hasil produksi sendiri.
Bupati Wahono juga menyoroti persoalan yang selama ini terjadi.
Gabah hasil panen petani Bojonegoro kerap dibawa keluar daerah untuk diproses, kemudian sebagian produknya kembali masuk ke Bojonegoro dan dibeli masyarakat dengan harga yang lebih tinggi.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya hilirisasi di daerah.
“Bagaimana kita cinta produk Bojonegoro,” tegasnya.
Melalui Perumda Bojonegoro Pangan Mandiri, pemerintah daerah mendorong agar hasil pertanian tidak berhenti sebagai komoditas mentah. Gabah petani diharapkan dapat diserap, diolah, dikemas, hingga dipasarkan menjadi produk beras bernilai tambah.
Konsep yang dikembangkan BUMD Pangan tersebut juga diarahkan pada model social entrepreneur, sehingga aktivitas bisnis tetap memiliki dampak ekonomi bagi petani dan masyarakat lokal.
Salah satu langkah yang disiapkan yakni menggandeng pengusaha penggilingan padi lokal yang tergabung dalam PERPADI.
Kerja sama ini diharapkan mampu membantu menyerap gabah petani sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.
Di sisi konsumen, beras premium lokal “Rajekwesi” ditawarkan dengan harga sekitar Rp14.800 per kilogram.
Harga tersebut diharapkan menjadi pilihan terjangkau bagi ASN sekaligus mendorong peningkatan konsumsi produk pangan lokal.
Namun, Bupati mengingatkan bahwa harga murah saja tidak cukup. Kualitas harus menjadi perhatian utama agar masyarakat, khususnya ASN sebagai konsumen awal, mendapatkan produk yang benar-benar sesuai harapan.
“Semuanya itu akan jalan jika BUMD Pangan bisa menjaga kualitas dan harganya kompetitif,” pesannya.
Sebagai tahap awal atau pra-launching, seluruh ASN dan PPPK di lingkungan Pemkab Bojonegoro diarahkan mulai mengonsumsi beras lokal tersebut pada September 2026.
Target konsumsi yang ditetapkan minimal 15 kilogram per bulan.
Gerakan GASPOL diharapkan tidak berhenti sebagai program konsumsi ASN.
Pemerintah ingin gerakan tersebut berkembang menjadi ekosistem pangan lokal yang mampu memperpendek rantai distribusi, memperkuat posisi petani, meningkatkan nilai tambah hasil panen, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah.
Dengan demikian, beras lokal bukan hanya menjadi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga simbol keberpihakan terhadap hasil bumi sendiri.
Pemkab Bojonegoro berharap GASPOL menjadi pemantik lahirnya kemandirian pangan yang lebih kuat dan berkelanjutan, sekaligus membawa manfaat nyata bagi petani, pelaku usaha, ASN dan masyarakat secara luas. (Pro/er)
